Zona Aman

DI sebuah ruang kuliah di jurusan filsafat universitas ternama, seorang bertanya ke dosen. "Kuliah di sini nanti bagaimana kerjanya, Pak?" Sang dosen diam sejenak. Pertanyaan serupa hampir muncul setiap tahun. Ia kesal.

"Anda keterlaluan, saya sudah kasih ilmu, masak saya juga harus mencarikan pekerjaan buat Anda? Terserah Anda mau kerja apa. Pemerintah sudah membuka jurusan ini, tanya saja kepada pemerintah," jawabnya.

Pertanyaan itu menunjukkan betapa mahasiswa didiknya tak punya wawasan ilmu yang dipilihnya. Saya kira pula, itu terjadi di banyak program studi (prodi) yang tak populer.

"Nanti kerjanya apa setelah lulus?" Begitu pertanyaan yang umum.

Yang mengherankan, pemerintah seperti membiarkan 'mekanisme pasar' dunia pendidikan berjalan, tanpa arahan. Padahal, itu berbahaya di masa depan.

Prodi-prodi penting tetapi kering peminat dibiarkan sekarat, dan mungkin mati. Kita pun terancam, misalnya, kekurangan tenaga ahli di bidang maritim, pangan, dan energi. Padahal, itu sektor amat vital.

Seperti hasil seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) 2015, dari 693.185 peminat, 99.223 yang diterima, tersebar di 74 perguruan tinggi negeri, prodi yang diserbu seperti informatika, komputer, kedokteran, komunikasi, psikologi, akuntansi, manajemen, dan hukum. Itulah prodi favorit atau zona aman.

Saya berharap ketika Jokowi mempromosikan poros maritim dunia, ia tidak saja siap dengan cetak biru, tetapi juga promosi yang gencar, khususnya di dunia pendidikan. Dengan potensi ekonomi kelautan sekitar Rp7.200 triliun per tahun (setara tiga setengah kali APBN 2015), berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan?

Butuh berapa ahli perikanan, ilmu kelautan, teknik kelautan, teknik perkapalan, oseanografi? Begitu seterusnya!

Ternyata promosi jurusan kemaritiman minim. Hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2015--seleksi berdasarkan nilai rapor, nilai UN, dan prestasi siswa--masing-masing hanya 25 siswa yang memilih prodi teknik kelautan dan transportasi laut.

Untuk prodi sumber daya perikanan hanya 28 orang, teknologi dan manajemen perikanan tangkap 51 orang. Dengan angka peminat seperti itu, bagaimana program besar poros maritim berjalan baik?

Kabarnya kita juga tak mempunyai ahli optik dan welder.

Akankah kita impor tenaga ini? Lalu bidang bahasa dan kebudayaan.

Ahli filologi juga minim peminat. Padahal, kita kaya naskah lama yang membutuhkan banyak ahli. Kita butuh peneliti sejarah yang tekun, seperti kata sejarawan Inggris Peter Brian Ramsey Carey.

Kata Carey, mayoritas karya ilmiah tentang Indonesia ditulis orang asing. Implikasinya Indonesia kehilangan hak menjelaskan dirinya sendiri kepada dunia. Karena itu, pemerintah mesti punya peta kebutuhan tenaga ahli untuk semua bidang, dan kapan itu akan terpenuhi? Prodi-prodi penting harus gencar dipromosikan. Kalau perlu, disubsidi. Bukan menyerahkan pada pasar yang bergerak di hilir.

Seperti kata pengamat pendidikan Ina Liem, sekarang di mana-mana ada kedai kopi. Namun, siapa peduli menaman kopi di hulu? Ini juga terjadi di bidang-bidang lain.

Kita boleh punya nujum apa saja tentang masa depan kita, tapi tanpa visi pendidikan yang jauh ke depan, kita tak akan pernah bisa menjadi tuan di negeri sendiri bidang apa saja!

Negara kaya dan bonus demografi tanpa makna. Karena kita hanya puas di 'zona aman'.