Bawaslu Akan Tingkatkan Kapasitas Pengawas di Daerah Jelang PSU di 5 Wilayah

ANGOTA Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, baik dalam pemantauan maupun pengawas partisipatif pada perhelatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang masih akan digelar di 5 wilayah.

“Bawaslu terus berkomitmen meningkatkan kapasitas pengawasan di daerah melalui mitigasi kerawanan sekuat kuatnya agar tidak terjadi pelanggaran,” kata Lolly kepada Media Indonesia pada Senin (5/5).

Selain itu, untuk menghadapi PSU yang tersisa pada Mei dan Agustus mendatang, Lolly mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kapasitas petugas pengawas di lapangan.  

Baca juga : Ada Pemilih dengan Nama yang Sama di Pemungutan Suara Ulang Kuala Lumpur

“Bimtek monitoring dan evaluasi jajaran pengawas, penyamaan persepsi antar penyelenggara, patroli pengawasan di wilayah rawan, dan memperkuat kolaborasi serta partisipasi. Semoga PSU berikutnya minim kecurangan atau pelanggaran,” imbuhnya. 

Lolly menjelaskan dari 310 permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK, terdapat 26 yang dikabulkan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar semua proses pengawasan dan penindakan sudah dilakukan Bawaslu. 

Lolly menekankan, sebanyak 26 putusan yang dikabulkan telah dan akan menjadi mekanisme korektif dan perbaikan penyelenggaraan Pilkada. 

Baca juga : Jelang Pemilu Ulang di Kuala Lumpur, Bawaslu bakal Bimtek Ulang Pengawas TPS

“Kita tahu hal itu terjadi karena beberapa faktor misalnya ada kelalaian penyelenggara, ada beberapa karena perbedaan tafsir hukum terkait pembatasan periodisasi dll,” katanya. 

Menanggapi adanya kritik dan saran dari berbagai kalangan yang menginginkan pembubaran Bawaslu di tingkat daerah, Lolly menanggapi hal tersebut sebagai sikap koreksi bagi institusinya. 

“Kami menghargai kritik dan masukan dari masyarakat terkait pengawasan Bawaslu. Saya memaknai usulan pembubaran Bawaslu di daerah itu lebih sebagai koreksi institusi, baik sisi regulasi maupun manajerial, bukan semata mata membubarkan atau tidak membubarkan,” ungkapnya. 

Baca juga : KPU Berencana Hapus Pemungutan Suara Metode Pos di Malaysia

Menurut Lolly, peran Bawaslu di daerah tak bisa digantikan oleh pihak lembaga pemantau sebab hubungan Bawaslu dan pemantau bukan saling menggantikan (substitusi), tapi saling melengkapi (komplementer). 

“Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,” imbuhnya. 

Lebih jauh, Lolly memaparkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu terus meningkat. Hal ini didasari oleh hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan dan citra baik terhadap lembaga Bawaslu mencapai 81,6%.

“Lembaga survei menempatkan Bawaslu sebagai lembaga negara urutan kedua yang dipercaya dengan skor 81,6 %, menunjukkan secara umum kerja pengawasan dipercaya publik. Ibarat ada atap bocor di rumah yang kokoh, bukan rumahnya yang runtuhkan, tetapi genteng retaknya diganti,” pungkasnya. (P-4)