Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan masa non-tahapan sebagai periode terbaik untuk menanamkan kesadaran pengawasan pemilu di masyarakat. Saat membuka Konsolnas Pengawas Perempuan di Bali, Sabtu (21/12), dia mengatakan menanamkan kesadaran pengawasan pemilu membutuhkan waktu yang sangat panjang.
"Orang sering lupa, yang namanya membangun kesadaran agar anti politik uang bukan dilakukan di saat masa tahapan. Orang sering lupa, proses panjang dalam membangun kesadaran pengawasan pemilu," kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12).
Oleh karena itu, ia meminta di 2025 jajaran Bawaslu memiliki banyak program yang menunjukkan peran Bawaslu dalam membangun kesadaran masyarakat.
"Jadi di masa non-tahapan, saya titip mari para srikandi kita buat berbagai program kegiatan yang memang akan berjangka panjang," imbuhnya.
Dalam momen konsolidasi ini, Lolly juga meminta agar Srikandi Bawaslu menuangkan gagasan dan pemikiran terhadap refleksi pesta demokrasi yang selesai dikawal.
"Seringkali ruang refleksi bagi perempuan itu sedikit. Bersuara saja belum tentu terdengar apalagi tidak bersuara. Karena itu wadah ini khusus diadakan untuk mengonsolidasikannya," jelas Lolly.
Dia pun berharap forum ini bisa menyambungkan refleksi yang lalu dengan situasi saat ini sehingga Bawaslu mempunyai strategi tepat untuk 2029. (Ant/I-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Diperlukan peningkatan pengawasan, penerapan teknologi mutakhir, serta kontrol operasional pertambangan yang lebih terpadu.
Ia menjelaskan bahwa sistem WBS di Ombudsman dikelola oleh dua unit berbeda melalui Inspektorat dan Keasistenan Utama Manajemen Mutu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved