Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan masa non-tahapan sebagai periode terbaik untuk menanamkan kesadaran pengawasan pemilu di masyarakat. Saat membuka Konsolnas Pengawas Perempuan di Bali, Sabtu (21/12), dia mengatakan menanamkan kesadaran pengawasan pemilu membutuhkan waktu yang sangat panjang.
"Orang sering lupa, yang namanya membangun kesadaran agar anti politik uang bukan dilakukan di saat masa tahapan. Orang sering lupa, proses panjang dalam membangun kesadaran pengawasan pemilu," kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12).
Oleh karena itu, ia meminta di 2025 jajaran Bawaslu memiliki banyak program yang menunjukkan peran Bawaslu dalam membangun kesadaran masyarakat.
"Jadi di masa non-tahapan, saya titip mari para srikandi kita buat berbagai program kegiatan yang memang akan berjangka panjang," imbuhnya.
Dalam momen konsolidasi ini, Lolly juga meminta agar Srikandi Bawaslu menuangkan gagasan dan pemikiran terhadap refleksi pesta demokrasi yang selesai dikawal.
"Seringkali ruang refleksi bagi perempuan itu sedikit. Bersuara saja belum tentu terdengar apalagi tidak bersuara. Karena itu wadah ini khusus diadakan untuk mengonsolidasikannya," jelas Lolly.
Dia pun berharap forum ini bisa menyambungkan refleksi yang lalu dengan situasi saat ini sehingga Bawaslu mempunyai strategi tepat untuk 2029. (Ant/I-2)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved