Sehari Jelang Penutupan, MK Terima Hampir 300 Permohonan Sengketa Pilkada

Sehari menjelang penutupan pendaftaran terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada tingkat gubernur, bupati, dan walikota atau sengketa Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 294 laporan per Selasa (17/12/2024) pukul 15.00 WIB.

Melansir dari laman resmi MK, total sengketa hasil pemilihan gubernur yang didaftarkan berjumlah 17 permohonan. Adapun total sengketa pemilihan bupati mencapai 228 permohonan, sementara sengketa pemilihan wali kota berjumlah 49 permohonan.

Permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur itu berasal dari Sumatera Utara (1), Bangka Belitung (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (1), Kalimantan Timur (1), Kalimantan Tengah (1), Sulawesi Utara (1), Sulawesi Tenggara (1), Sulawesi Selatan (1), Maluku Utara (3), Papua Selatan (3), Papua Barat Daya (1), dan Sulawesi Tengah (1).

Baca juga : MK Mesti Transparan dan Imparsial Tangani 115 Gugatan Pilkada 

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, batas akhir pengajuan permohonan pemohon sengketa pilkada adalah pada tanggal 18 Desember 2024.

Kendati demikian, Ketua MK Suhartoyo sebelumnya telah menjelaskan bahwa pihaknya tetap akan menerima permohonan yang didaftarkan melebihi batas waktu. Hal ini disebabkan lembaga pengadilan tidak boleh menolak perkara yang didaftarkan masyarakat.

“Prinsipnya adalah pengadilan tidak boleh menolak perkara. Nanti tetap kami proses. Nanti akan dipertimbangkan oleh hakim apakah permohonan memenuhi syarat formal atau tidak,” tutur Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (12/12).

Baca juga : Rekapitulasi Suara Tuntas, KPU RI Siap Hadapi Gugatan Sengketa

Suhartoyo menjelaskan bahwa hakim konstitusi nantinya akan menentukan gugur atau tidaknya perkara tersebut setelah melalui tindakan yudisial. Dalam hal ini, hakim konstitusi akan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu.

“Kejadian khusus bisa kemudian disimpangi berkaitan dengan syarat formal itu. Jadi, kejadian khusus bisa mengesampingkan syarat-syarat formal, tetapi tetap case by case atau kasus per kasus, tidak semuanya seperti itu,” ungkapnya.

Di sisi lain, Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan pihaknya juga telah memperkuat sistem persidangan agar lebih transparan dengan adanya pembagian seluruh perkara ke berbagai panel dengan pengawasan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Baca juga : MK Pastikan Bebas Konflik Kepentingan Tangani Sengketa Hasil Pilkada

“Ada rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang akan memutus seluruh perkara dan pembagian ke panel. Sidang MK huga bersifat sangat transparan dan telah ada pula peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait kode etik yang diperbaharui atas input MKMK untuk memperkuat upaya menjaga tidak ada konflik dan pengaruh kepentingan,” imbuhnya.

Selain itu, Enny menjelaskan bahwa permohonan yang masuk akan diregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025.

Pascaregistrasi, hakim konstitusi segera menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk pembagian perkara per panel hakim. Enny menyebut, sidang perdana sengketa pilkada akan digelar pada awal bulan Januari tahun depan.

“Semua perkara PHPU (sengketa pilkada, red.) akan segera di-BRPK. Kami akan segera menentukan pembagian per panel, dan sidang akan dimulai awal Januari 2025,” pungkasnya. (Dev/P-2)