Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
ANGGOTA sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkap ada 26 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 dari pihaknya yang tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, total rekomendasi PSU yang diberikan Bawaslu ke KPU ada sebanyak 180. Hal itu diungkap Lolly dalam kegiatan media gathering yang diselenggarakan Bawaslu RI di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12).
"Data Bawaslu, jumlah rekomendasi untuk pemungutan suara ulang ada 180, 26 tidak dilaksanakan karena perbedaan perspektif," kata Lolly.
Adapun 26 rekomendasi lain disebut Lolly masih menunggu jawaban dari KPU. Artinya, dari total 180 rekomendasi PSU, KPU hanya menindaklanjuti 103.
"Untuk PSSU (penghitungan surat suara ulang) 33 direkomendasikan dan dilaksanakan, 5 PSL (pemungutan suara lanjutan) direkomendasikan dan dilaksanakan," bebernya.
Bagi Lolly, rekomendasi yang diberikan Bawaslu ke KPU terkait Pilkada 2024 terbilang lebih rendah ketimbang Pemilu 2024. Ia menyimpulkan penurunan itu dapat dimaknai bahwa petugas ad hoc saat hari pemungutan dan penghitungan suara sudah bekerja lebih baik untuk mencegah terjadi kesalahan.
Meski secara garis besar menilai Pilkada 2024 berjalan cukup baik, Lolly tidak memungkiri bahwa pelanggaran tetap terjadi. Bahkan, per 1 Desember, Bawaslu menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran. (Z-2)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Pemerintah memastikan bahwa logistik dan administrasi sudah aman.
POLDA Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kesiapan dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tahun 2024, di Kabupaten Barito Utara berjalan aman, nyaman dan kondusif.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua 2024 belum sepenuhnya cair.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Daerah yang menggelar PSU besok adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved