Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
HASIL Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar) ternyata telah diprediksi. Kemenangan sementara pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil calon gubernur Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dianggap wajar.
"Kalau dilihat lawan-lawannya Bang Dedi Mulyadi ya, menurut saya wajar caranya. Kayaknya wajar banget menang," kata Founder Komisidotco Gianluigi Christoicov dalam program Crosscheck Medcom.id, Minggu (1/12).
Perjuangan Dedi dianggap lebih banyak ketimbang tiga rivalnya. Malah, dinilai perlu dikaji bila Dedi Mulyadi kalah. "Dan Kang Deddy kan termasuk orang yang menurut saya angkatan yang terkenal dengan ketokohannya. Ada Pak Jokowi, Bu Risma, Pak Ganjar, termasuk Dedi Mulyadi loh ini. Wajar (menang), investasinya udah lama," ujarnya
Sementara itu, peneliti Charta Politika Nachrudin juga mengakui Dedi Mulyadi punya investasi panjang. Mulai dari pemilihan gubernur (pilgub) sebelumnya, calon anggota DPR, DPR terpilih.
Lalu, ketika fase pencalonan Pilgub 2024, Dedi pindah ke Partai Gerindra dan menyingkirkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. "Itu kan ya sudah terbukti bahwa dia akan menang gitu loh," ujar Nachrudin.
Terlebih, tiga pasangan calon lain muncul di H-3 bulan pendaftaran calon. Menurut Nachrudin, ada faktor pengenalan orang yang cukup rendah ketika pasangan maju di H-3 bulan.
"Bahkan ada yang H-1 ketika pendaftaran. Detik-detik terakhir. H-24 jam, ya wajar sih. Bagaimana bisa melawan orang yang sudah bertahun-tahun melakukan investasi di Jawa Barat," terangnya.
Sebelumnya, survei Lembaga Indikator Politik membeberkan hasil hitung cepat atau quick count di Pilkada Jawa Barat 2024. Perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan untuk sementara unggul 61,14%.
Berdasarkan data yang dipaparkan hingga pukul 17.46 WIB, Rabu (27/11), data yang terkumpul sudah mencapai 99,67%. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Acep-Gitalis meraup 9,70%, nomor urut 2 Jeje-Ronal 9,10%, dan nomor urut 3 Ahmad-Ilham 20,6%.
Namun, hasil ini tidak bisa dijadikan acuan untuk kemenangan pasangan calon. Semua pihak diminta menunggu hasil final yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (16/12) mendatang. (J-2)
Dia menambahkan pendaftaran SPMB dapat dilakukan melalui kanal spmb.jabarprov.go.id atau melalui aplikasi Sapawarga.
SETARA Institute mengecam penyegelan masjid Ahmadiyah di Kota Banjar, Jawa Barat dan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Adnan Prasetyo, bocah yang viral karena menaiki sepeda dari Brebes hendak menemui Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, akhirnya dijadikan anak asuh oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Gempa bumi itu juga dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Barat, khususnya di sekitar Kabupaten Pangandaran.
Setelah melalui proses seleksi dan pengarahan, 45 siswa SMA/SMK dari 3 Kabupaten, yaitu Purwakarta, Subang dan Karawang, diberangkatkan ke Dodik Rindam 3 Siliwangi.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved