Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar) ternyata telah diprediksi. Kemenangan sementara pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil calon gubernur Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dianggap wajar.
"Kalau dilihat lawan-lawannya Bang Dedi Mulyadi ya, menurut saya wajar caranya. Kayaknya wajar banget menang," kata Founder Komisidotco Gianluigi Christoicov dalam program Crosscheck Medcom.id, Minggu (1/12).
Perjuangan Dedi dianggap lebih banyak ketimbang tiga rivalnya. Malah, dinilai perlu dikaji bila Dedi Mulyadi kalah. "Dan Kang Deddy kan termasuk orang yang menurut saya angkatan yang terkenal dengan ketokohannya. Ada Pak Jokowi, Bu Risma, Pak Ganjar, termasuk Dedi Mulyadi loh ini. Wajar (menang), investasinya udah lama," ujarnya
Sementara itu, peneliti Charta Politika Nachrudin juga mengakui Dedi Mulyadi punya investasi panjang. Mulai dari pemilihan gubernur (pilgub) sebelumnya, calon anggota DPR, DPR terpilih.
Lalu, ketika fase pencalonan Pilgub 2024, Dedi pindah ke Partai Gerindra dan menyingkirkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. "Itu kan ya sudah terbukti bahwa dia akan menang gitu loh," ujar Nachrudin.
Terlebih, tiga pasangan calon lain muncul di H-3 bulan pendaftaran calon. Menurut Nachrudin, ada faktor pengenalan orang yang cukup rendah ketika pasangan maju di H-3 bulan.
"Bahkan ada yang H-1 ketika pendaftaran. Detik-detik terakhir. H-24 jam, ya wajar sih. Bagaimana bisa melawan orang yang sudah bertahun-tahun melakukan investasi di Jawa Barat," terangnya.
Sebelumnya, survei Lembaga Indikator Politik membeberkan hasil hitung cepat atau quick count di Pilkada Jawa Barat 2024. Perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan untuk sementara unggul 61,14%.
Berdasarkan data yang dipaparkan hingga pukul 17.46 WIB, Rabu (27/11), data yang terkumpul sudah mencapai 99,67%. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Acep-Gitalis meraup 9,70%, nomor urut 2 Jeje-Ronal 9,10%, dan nomor urut 3 Ahmad-Ilham 20,6%.
Namun, hasil ini tidak bisa dijadikan acuan untuk kemenangan pasangan calon. Semua pihak diminta menunggu hasil final yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (16/12) mendatang. (J-2)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved