Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Saksi Pemilu Nasional DPC PDI Perjuangan (BSPN PDIP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merilis hasil hitung cepat (quick count) dan real count Pilkada Kabupaten Bekasi 2024.
Hasilnya, pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati nomor urut 3 Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja meraih 48% suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 (40%) dan paslon 1 (12%). Ini diklaim berdasarkan suara yang masuk 98% dari total DPT 2.250.000.
Hasil penghitungan ini bedasarkan C Hasil yang dikirimkan langsung oleh saksi-saksi TPS PDIP di 4236 TPS di 23 kecamatan dan 187 desa/kelurahan dengan menggunakan sistem Aplikasi Saksi yang dimiliki partai.
Demikian disampaikan Kepala BSPN PDIP Kabupaten Bekasi Jiovano Nahampun di sela-sela acara Hitung Cepat PDIP Kabupaten Bekasi, di Cikarang, Rabu (27/11) malam.
"Kami dari Badan Saksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi telah rampung melakukan tabulasi suara, yang kami himpun dari saksi-saksi kami mewakili paslon Ade-Asep nomor urut 3, dengan keunggulan 48% atau terpaut 8% dari paslon nomor 2," ujar Jio.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, meski hasil penghitungan internal tersebut telah selesai, namun mereka tetap menunggu dan menghormati hasil penghitungan sah dari KPU Kabupaten Bekasi.
Acara penghitungan yang prakarsai oleh DPC PDIP Kabupaten Bekasi itu juga dihadiri calon Bupati Ade Kuswara Kunang dan calon Wakil Bupati Asep Surya Atmaja. Tampak pula Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Ketut Sustiawan, Sekretaris DPC PDIP Usup Supriatna, Eko Brahmantyo (Direktorat Visi dan Misi Paslon Ade-Asep), Asep Idris (Direktorat Saksi Paslon Ade-Asep), serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP Nyumarno dan Napsin.
"Kita telah mendapatkan kepercayaan masyarakat bekasi yang tergambar dari hasil penghitungan cepat. Mari kita kawal C1 atau C Hasil sampai ke pleno KPUD Kabupaten Bekasi. Jangan sampai ada angka yang berubah atau hilang," pungkas Ketut Sustiawan. (J-2)
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Dia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved