Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Saksi Pemilu Nasional DPC PDI Perjuangan (BSPN PDIP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merilis hasil hitung cepat (quick count) dan real count Pilkada Kabupaten Bekasi 2024.
Hasilnya, pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati nomor urut 3 Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja meraih 48% suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 (40%) dan paslon 1 (12%). Ini diklaim berdasarkan suara yang masuk 98% dari total DPT 2.250.000.
Hasil penghitungan ini bedasarkan C Hasil yang dikirimkan langsung oleh saksi-saksi TPS PDIP di 4236 TPS di 23 kecamatan dan 187 desa/kelurahan dengan menggunakan sistem Aplikasi Saksi yang dimiliki partai.
Demikian disampaikan Kepala BSPN PDIP Kabupaten Bekasi Jiovano Nahampun di sela-sela acara Hitung Cepat PDIP Kabupaten Bekasi, di Cikarang, Rabu (27/11) malam.
"Kami dari Badan Saksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi telah rampung melakukan tabulasi suara, yang kami himpun dari saksi-saksi kami mewakili paslon Ade-Asep nomor urut 3, dengan keunggulan 48% atau terpaut 8% dari paslon nomor 2," ujar Jio.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, meski hasil penghitungan internal tersebut telah selesai, namun mereka tetap menunggu dan menghormati hasil penghitungan sah dari KPU Kabupaten Bekasi.
Acara penghitungan yang prakarsai oleh DPC PDIP Kabupaten Bekasi itu juga dihadiri calon Bupati Ade Kuswara Kunang dan calon Wakil Bupati Asep Surya Atmaja. Tampak pula Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Ketut Sustiawan, Sekretaris DPC PDIP Usup Supriatna, Eko Brahmantyo (Direktorat Visi dan Misi Paslon Ade-Asep), Asep Idris (Direktorat Saksi Paslon Ade-Asep), serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP Nyumarno dan Napsin.
"Kita telah mendapatkan kepercayaan masyarakat bekasi yang tergambar dari hasil penghitungan cepat. Mari kita kawal C1 atau C Hasil sampai ke pleno KPUD Kabupaten Bekasi. Jangan sampai ada angka yang berubah atau hilang," pungkas Ketut Sustiawan. (J-2)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved