Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Saksi Pemilu Nasional DPC PDI Perjuangan (BSPN PDIP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merilis hasil hitung cepat (quick count) dan real count Pilkada Kabupaten Bekasi 2024.
Hasilnya, pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati nomor urut 3 Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja meraih 48% suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 (40%) dan paslon 1 (12%). Ini diklaim berdasarkan suara yang masuk 98% dari total DPT 2.250.000.
Hasil penghitungan ini bedasarkan C Hasil yang dikirimkan langsung oleh saksi-saksi TPS PDIP di 4236 TPS di 23 kecamatan dan 187 desa/kelurahan dengan menggunakan sistem Aplikasi Saksi yang dimiliki partai.
Demikian disampaikan Kepala BSPN PDIP Kabupaten Bekasi Jiovano Nahampun di sela-sela acara Hitung Cepat PDIP Kabupaten Bekasi, di Cikarang, Rabu (27/11) malam.
"Kami dari Badan Saksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi telah rampung melakukan tabulasi suara, yang kami himpun dari saksi-saksi kami mewakili paslon Ade-Asep nomor urut 3, dengan keunggulan 48% atau terpaut 8% dari paslon nomor 2," ujar Jio.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, meski hasil penghitungan internal tersebut telah selesai, namun mereka tetap menunggu dan menghormati hasil penghitungan sah dari KPU Kabupaten Bekasi.
Acara penghitungan yang prakarsai oleh DPC PDIP Kabupaten Bekasi itu juga dihadiri calon Bupati Ade Kuswara Kunang dan calon Wakil Bupati Asep Surya Atmaja. Tampak pula Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Ketut Sustiawan, Sekretaris DPC PDIP Usup Supriatna, Eko Brahmantyo (Direktorat Visi dan Misi Paslon Ade-Asep), Asep Idris (Direktorat Saksi Paslon Ade-Asep), serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP Nyumarno dan Napsin.
"Kita telah mendapatkan kepercayaan masyarakat bekasi yang tergambar dari hasil penghitungan cepat. Mari kita kawal C1 atau C Hasil sampai ke pleno KPUD Kabupaten Bekasi. Jangan sampai ada angka yang berubah atau hilang," pungkas Ketut Sustiawan. (J-2)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved