Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan ikut memantau langsung hasil hitung cepat Pilkada 2024.
"Nanti kita akan memantau di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melalui Badan Saksi Pemilu Nasional yang memang sudah membangun sistem pemantauan di seluruh kabupaten/kota dan seluruh provinsi," kata Hasto saat ditemui di kediaman Megawati, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).
Nantinya, kata Hasto, Presiden ke-5 RI itu bakal hadir secara berkala ke kantor DPP PDIP untuk melihat perkembangan perolehan suara sementara untuk calon kepala daerah yang diusungnya.
“Ya tentu kami akan memberikan laporan secara periodik kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan akan melakukan pemantauan langsung, secara periodik akan ke DPP PDIP,” ujarnya.
Di pertarungan Pilkada DKI Jakarta atau Pilgub DKI Jakarta, PDIP mengusung Pramono Anung-Rano Karno. Mereka berhadapan dengan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun. (Z-11)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved