Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLITIK uang diyakini bakal menjadi faktor penentu kemenangan pasangan calon gubernur-wakil gubernur pada Pemilihan Kepal Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Sebab, hasil sigi teranyar mengungkap sebanyak 20% pemilih di Jakarta belum menentukan pilihan alias menjadi kelompok undecided voters.
Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pengalaman saat Pemilu 2024 pada Februari lalu menunjukkan strategisnya politik uang sebagai langkah pragmatis yang dilakukan calon.
"Itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan di hari-hari mejelang pemungutan suara," katanya dalam diskusi bertajuk Pilkada Jakarta Menuju Satu Putaran yang digelar Formappi di Jakarta, Selasa (12/11).
Bagi Lucius, jika 20% undecided voters di Jakarta bukanlah pendukung loyal terhadap salah satu pasangan calon, politik uang dapat dijadikan strategi memenangkan Pilkada DKI 2024. Diketahui, ada tiga pasangan calon yang berlaga pada edisi pilkada ini, yaitu Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.
"Kalau 20% mereka yg belum menentukan pilihan di Pilkada DKI Jakarta ini, mungkin saja saya kira hal-hal pragmatis seperti politik uang mengubah pilihan pemilih pada 27 November mendatang," jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja ekstra mengawasi tahapan Pilkada DKI Jakarta 2024 jelang hari pemungutan suara. Ia menekankan, eksisten penyelenggara pemilihan itu sangat penting. Terlebih, strategi para pasangan calon yang kekinian dinilainya sedang mandek, berpotensi menggunakan politik uang sebagai upaya terakhir.
"Saya kira paslon-paslon ini di tengah strategi yang kian mandek, upaya-upaya yang kian tersisa semakin terbatas, mungkin akhirya hal terakhir yang akan mereka gunakan, misalnya, menggunakan cara-cara politik uang," tandas Lucius. (Tri/P-2)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved