Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Maluku Utara Jou Husain Alting Sjah menegaskan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi persatuan dan menjaga kedamaian bagi generasi mendatang. Pihaknya akan menjaga kearifan lokal di sana yang sudah melekat turun temurun, terutama dalam beragama.
"Siap berkomitmen menjaga kearifan lokal yang ada di Maluku Utara yang sudah melekat turun temurun. Sehingga kedamaian dan kerukunan terus terjaga di Maluku Utara," kata Jou di Ibadah Syukur dan Sukacita dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda, di Tabelo, Senin (28/10).
Selain bicara tentang kearifan lokal pada saat acara sumpah pemuda, Jou juga berharap agar anak muda ikut Partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Menurut dia, peran pemuda angat penting untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik terutama di Maluku Utara.
"Kehadiran pemuda bukan sekadar penggembira, melainkan harus ikut mewarnai dan berkontribusi aktif untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi," katanya.
Sultan Tidore Kepulauan ini, menuturkan penting bagi pemuda untuk terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi mereka, lanjut dia, dapat memengaruhi arah kebijakan dan isu-isu yang diangkat dalam masyarakat.
Hal ini tentunya sangat memberi pengaruh besar pada hasil dari pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Jou menekankan, pilkada bukan sekedar sarana demokrasi, melainkan juga mencerminkan kebebasan politik yang perlu dijaga oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk pemuda dengan tanggung jawab yang tinggi.
Dia berpesan agar anak muda tidak sampai bersikap apatis dengan politik. "Sebaliknya, harus aktif melibatkan diri, memikirkan dan memperjuangkan juga mempertahankan demokrasi di Indonesia. Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan hak pilihnya."
Sebagai generasi yang kritis, Jou mengajak para pemuda melihat rekam jejak calon yang akan dipilih. Jangan sampai hanya melihat calon pemimpin dari janji-janji yang disampaikan selama masa kampanye. Dia juga meminta agar pemuda menjauhkan kampanye hitam dari panggung politik Pilkada Serentak 2024.
Sementara itu, relawan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Jou Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS) menyebut pentingnya menjaga kerukunan umat beragama di Maluku Utara.
Hal tersebut dikatakan oleh Kordinator Presidium Canga Muda, Mujril Musa saat perayaan sumpah pemuda di Tabelo, 28 Oktober 2024.
"Kita mengajak anak-anak muda untuk menjaga kerukunan di Maluku Utara, terutama dalam konteks perbedaan suku dan agama. Kita mempercayakan Bumi Moloku Kie Raha kepada pemimpin yang setia, yang telah berjuang menjaga stabilitas daerah ini, yang tetap bertahan menjaga wilayah ini bahkan di tengah konflik," kata Kordinator Presidium Canga Muda, Mujril Musa.
Mujril menjelaskan, kegiatan Ibadah Syukur ini mengangkat tema Merawat Persaudaraan dalam bingkai Moloku Kie Raha. Ia menilai semangat Sumpah Pemuda yang diusung diharapkan dapat membangun masa depan yang lebih baik dengan kerja sama semua elemen masyarakat. (J-2)
Waspada terhadap peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bersifat fluktuatif, yang dapat terjadi pada pagi, siang atau sore, malam, hingga dini hari.
Program penghijauan skala besar ini dinyatakan berhasil oleh Kementerian Kehutanan setelah memenuhi indikator ketat, termasuk persentase tumbuh tanaman yang mencapai 95,16%.
Bantuan berupa 2.000 tas sekolah dan 500 topi bagi anak-anak di Maluku Utara.
Kesuksesan Maluku Utara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi.
Pemerintah pastikan daerah dan UMKM mendapat porsi terbesar dari nilai tambah investasi, menjadikan daerah 'tuan di negeri sendiri'.
Di Ambon, Dubes Brazier mengunjungi Pemakaman Commonwealth di Ambon, untuk meletakkan karangan bunga di tugu peringatan bagi warga Australia yang gugur dalam peperangan di Indonesia.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved