Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menggelar deklarasi damai dengan mengundang empat pasangan calon yang berkontestasi pada Pilkada Jawa Barat 2024, Minggu (6/10/2024). Namun, deklarasi itu hanya dihadiri tiga dari delapan orang kontestan pilkada (cagub-cawagub) yang diundang.
Dalam acara bertema Kampanye Berintegritas Anti-Money Politic, Politisasi SARA, Informasi Hoaks dan Ujaran Kebencian, yang dilaksanakan di depan Kompleks Gedung Sate Bandung, hanya pasangan nomor 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dan cawagub nomor urut 2 Ronal Surapradja yang hadir.
Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam saat ditemui usai acara mengatakan tidak ambil pusing dengan hal itu. Menurut dia, hadirnya semua calon adalah keputusan calon masing-masing. "Keputusan masing-masing," ujar Zacky.
Baca juga : ASN Jawa Barat Kembali Diingatkan Jaga Netralitas saat Pilkada
Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie mengemukakan minimnya peserta pilkada yang hadir pada acara deklarasi karena komunikasi politik dari Bawaslu Jabar sebagai penyelenggara pemilu tidak maksimal.
Menurut pakar lulusan Universitas Padjadjaran Bandung ini, pilkada merupakan kontestasi politik yang by design (dirancang), bukan by accident atau secara tiba-tiba.
"Jika terjadi seperti ini, saya pikir kesalahan ada pada penyelenggara yang pertama karena yang menentukan model perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik dalam setiap proses itu kan mereka. Harusnya kan dilakukan bukan hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga persuasi politik yang mengena untuk menyadarkan calon agar menyukseskan kegiatan ini bersama-sama. Tapi, ini tidak demikian," ucap Lely.
Baca juga : Dedi Mulyadi Tunjuk Sule Jadi Jubir di Pilgub Jawa Barat
Terlebih, tambah Lely, deklarasi damai ini menjadi tonggak yang penting dalam penyelenggaraan pemilu, sebagai simbol bahwa pemilu ini mengedepankan kepentingan umum dibanding untuk memenangkan kontestasi semata.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin deklarasi pemilu damai seperti yang dilakukan Bawaslu Jabar merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang beretika.
"Deklarasi damai adalah langkah strategis untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur, damai, dan beretika. Kami sangat berterima kasih kepada Bawaslu yang menyelenggarakan deklarasi kampanye berintegritas," ucap Bey (Ant/P-3)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Secara khusus, Dedi menyebut wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah yang akan mendapatkan alokasi anggaran relatif besar untuk perbaikan jalan pada tahun ini.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyebut banjir di Karawang disebabkan tanggul sungai yang jebol.
SEBANYAK enam orang warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) pun langsung turun tangan menjemput mereka.
SETELAH satu tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang karib disapa KDM, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved