Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI pemilihan umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat menetapkan nomor urut pasangan calon Wali dan Wakil Wali Kota Depok yang akan tarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
Penetapan nomor urut pasangan calon (paslon) Wali dan Wakil Wali Kota Depok periode 2024- 2029 tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU di Hotel Bumiwyata, Jalan Margonda, Beji, Kota Depok, pada Senin malam (23/9) pukul 19.00 WIB.
Paslon Wali dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq mendapatkan nomor urut 01. Paslon Wali dan Wakil Wali Kota Supian Suri-Chandra Rahmansyah mendapatkan nomor urut 02
Baca juga : 2 Paslon Cagub-Cawagub Bengkulu Belum Laporkan Dana Kampanye
Dengan begitu, dua paslon ini telah resmi dan sah sebagai paslon dan menggunakan nomor urut sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU.
Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin mengatakan pengundian dan penetapan nomor urut, dilakukan setelah dua paslon memenuhi syarat administrasi dan penetapan sebagai paslon.
“Selanjutnya nomor urut yang telah ditetapkan akan bisa dipergunakan untuk kebutuhan kampanye, KPU Kota Depok juga akan menggunakan untuk kebutuhan pencetakan surat suara pada proses pencoblosan 27 November 2024,” katanya.
Baca juga : APK Ajakan Coblos Kotak Kosong Bertebaran, Bawaslu Bangka Belum Bisa Menindak
Penetapan nomor urut paslon kepala daerah, ia mengatakan benar-benar adil. " Tidak ada paslon yang memesan nomor urut, " tuturnya
Dikatakan, setiap paslon sama-sama tidak mengetahui nomor berapa kupon yang diambil. " Sehingga nomor urut yang diambil tidak ada rekayasa. Hasil pengundian nomor urut ini juga di setujui oleh para pihak, " ucapnya.
Willi juga mengatakan, KPU meminta kepada pasangan calon untuk mengikuti tahapan Pilkada selanjutnya, yakni masa kampanye.
Baca juga : KPU Kota Tasikmalaya Tetapkan 5 Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
“Kami meminta paslon seluruhnya untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu masa kampanye 25 September sampai 23 November 2024, " terangnya.
Sementara, calon Wali Kota Depok nomor urut 02 Supian Suri menganggap semua nomor baik, tetapi nomor yang didapatnya yakni nomor urut 02-lah yang paling terbaik.
" Kami bertekad untuk membawa perubahan di Kota Depok 2024-2025, " tandasnya.
Ketua Badan Pemenangan paslon nomor urut 02, Edi Sitorus mengatakan, 12 partai pengusung ikut hadir dalam proses pengundian nomor urut paslon 02.
Sesuai kapasitas hotel, tandas dia KPU hanya membolehkan 400 orang pengunjung. Dari paslon Supian Suri-Chandra Rahmansyah 200 orang, dari Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq 200 orang. " Bagi kami nomor urut bukan-lah segala-galanya. Tapi segala-lanya adalah menang, Supian jadi Wali Kota, Chandra jadi Wakil Wali Kota Depok untuk periode 2024-2029, " pungkasnya (P-5)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved