Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI pemilihan umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat menetapkan nomor urut pasangan calon Wali dan Wakil Wali Kota Depok yang akan tarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
Penetapan nomor urut pasangan calon (paslon) Wali dan Wakil Wali Kota Depok periode 2024- 2029 tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU di Hotel Bumiwyata, Jalan Margonda, Beji, Kota Depok, pada Senin malam (23/9) pukul 19.00 WIB.
Paslon Wali dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq mendapatkan nomor urut 01. Paslon Wali dan Wakil Wali Kota Supian Suri-Chandra Rahmansyah mendapatkan nomor urut 02
Baca juga : 2 Paslon Cagub-Cawagub Bengkulu Belum Laporkan Dana Kampanye
Dengan begitu, dua paslon ini telah resmi dan sah sebagai paslon dan menggunakan nomor urut sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU.
Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin mengatakan pengundian dan penetapan nomor urut, dilakukan setelah dua paslon memenuhi syarat administrasi dan penetapan sebagai paslon.
“Selanjutnya nomor urut yang telah ditetapkan akan bisa dipergunakan untuk kebutuhan kampanye, KPU Kota Depok juga akan menggunakan untuk kebutuhan pencetakan surat suara pada proses pencoblosan 27 November 2024,” katanya.
Baca juga : APK Ajakan Coblos Kotak Kosong Bertebaran, Bawaslu Bangka Belum Bisa Menindak
Penetapan nomor urut paslon kepala daerah, ia mengatakan benar-benar adil. " Tidak ada paslon yang memesan nomor urut, " tuturnya
Dikatakan, setiap paslon sama-sama tidak mengetahui nomor berapa kupon yang diambil. " Sehingga nomor urut yang diambil tidak ada rekayasa. Hasil pengundian nomor urut ini juga di setujui oleh para pihak, " ucapnya.
Willi juga mengatakan, KPU meminta kepada pasangan calon untuk mengikuti tahapan Pilkada selanjutnya, yakni masa kampanye.
Baca juga : KPU Kota Tasikmalaya Tetapkan 5 Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
“Kami meminta paslon seluruhnya untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu masa kampanye 25 September sampai 23 November 2024, " terangnya.
Sementara, calon Wali Kota Depok nomor urut 02 Supian Suri menganggap semua nomor baik, tetapi nomor yang didapatnya yakni nomor urut 02-lah yang paling terbaik.
" Kami bertekad untuk membawa perubahan di Kota Depok 2024-2025, " tandasnya.
Ketua Badan Pemenangan paslon nomor urut 02, Edi Sitorus mengatakan, 12 partai pengusung ikut hadir dalam proses pengundian nomor urut paslon 02.
Sesuai kapasitas hotel, tandas dia KPU hanya membolehkan 400 orang pengunjung. Dari paslon Supian Suri-Chandra Rahmansyah 200 orang, dari Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq 200 orang. " Bagi kami nomor urut bukan-lah segala-galanya. Tapi segala-lanya adalah menang, Supian jadi Wali Kota, Chandra jadi Wakil Wali Kota Depok untuk periode 2024-2029, " pungkasnya (P-5)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved