Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai bakal terpengaruh karena menyetop dukungan terhadap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dampaknya diyakini dirasakan di sejumlah daerah.
“Faktor melepas Anies ini pasti ada perubahan yang terjadi di elektabilitas daerah itu,” kata Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio di Kekini Workspace, Cikini, hari ini.
Hendri meyakini dampak dari PKS meninggalkan Anies bukan cuma terjadi di Jakarta. Setidaknya, daerah penunjang di sekitaran Jakarta juga dinilai memiliki sentimen dengan PKS setelah menyetop dukungan untuk Anies.
Baca juga : PKS Usung Anies-Sohibul Iman, PDIP: Kami Ucapkan Selamat
“Di sekitaran Jakarta itu berpengaruh (elektabilitas PKS),” ucap Hendri.
Pengaruh itu dinilai terjadi karena PKS sudah mendeklarasikan mendukung Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Hendri meyakini suara untuk PKS satu korelasi dengan pendukung Anies.
Sentimen itu dinilai berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang tidak mengusung Ganjar Pranowo dalam pilkada. Ganjar, kata Hendri, memang tidak mau maju dalam pilkada dan belum ada deklarasi dukungan sama sekali.
“Untungnya Ganjar dan PDIP Perjuangan ini tidak maju, jadi tidak ada sentimen meninggalkan Ganjar,” tutur Hendri.
Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan mengatakan pasangan Ridwan Kamil - Suswono tidak akan melirik ceruk suara Anies Baswedan yang disebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pilkada kali ini.
"Pasti, kami tidak akan melihat ceruk itu. Perlu diingat teman-teman bahwa pemilih Anies juga pemilih PKS pada saat silang pendapat di media sosial tentu pemilih PKS juga dikenal sebagai strong voters PKS terbukti baliknya karena masih tetap balik ke PKS," ujarnya, Jumat (20/9). (Can/P-2)
Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden berada di posisi ke empat dengan perolehan elektabilitas 4,8 persen.
Ibas-Puspa unggul telak sebesar 45,1% di atas margin of Error dengan petahana Budiman-Akbar yang hanya sebesar 38,3%, dan Pasangan penantang lainnya Isrullah-Usman sebesar 9,1%.
Elektabilitas pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen mengungguli Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
Pasangan calon nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya dengan elektabilitas 58,0% masih mengungguli pasangan nomor urut 1, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dengan 32,8%.
Elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor urut 2, AlHaris-Abdullah Sani dengan 57,2%, masih unggul jauh dibandingkan pasangan nomor urut 1, Romi Hariyanto-Sudirman, yang hanya 26,7%.
Elektabilitas calon bupati (cabup) Bandung nomor urut 1, Sahrul Gunawan masih unggul dibandingkan rivalnya cabup Bandung nomor urut 2, Dadang Supriatna.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved