Gorontalo Provinsi Pertama tanpa Data Ganda di Pilkada

KOMISIONER KPU Provinsi Gorontalo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Sophian Rahmola menegaskan Provinsi Gorontalo menjadi daerah pertama di Indonesia yang meraih pencapaian nol data ganda dalam data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak khususnya jajaran KPU se-Gorontalo.

"Kami merasa bersyukur dan bangga atas pencapaian tersebut. Ini sungguh menjadi prestasi yang membanggakan bagi KPU se-Gorontalo sebab pengelolaan data pemilih untuk pilkada berhasil menorehkan prestasi karena mampu menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil mencatatkan nol data ganda pemilih secara nasional," katanya dalam keterangannya dari Batam, Kamis (12/9/2024) malam.

Ia mengatakan pencapaian tersebut telah diumumkan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos melalui rapat koordinasi nasional persiapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Batam, Kamis (12/9/2024).

Baca juga : KPU Jamin Status Tersangka Korupsi Cakada akan Diketahui Publik

"Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak khususnya jajaran KPU yang mampu menampilkan kinerja terbaik dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dukungan masyarakat pun sangat menentukan pencapaian ini, karenanya kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat di seluruh kabupaten dan kota se-Gorontalo," kata Sophian.

Penghargaan yang tinggi juga diberikan KPU kepada seluruh petugas panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Gorontalo atas kerja keras dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

Pencapaian nol data ganda pemilih tersebut merupakan hasil dari kerja keras terbaik secara bersama oleh semua pihak dalam melaksanakan berbagai tahapan pemutakhiran data pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit), penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

Ia mengatakan data pemilih yang akurat dan valid dipastikan mampu mencegah kasus pemilih yang terdaftar lebih dari sekali atau pemilih yang tidak berhak namun terdaftar, sehingga pilkada berintegritas dan berkualitas akan mampu tercapai.

"Kita berkomitmen menjaga akurasi data pemilih hingga hari pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024 dengan melakukan pemantauan dan pemutakhiran data secara berkala," katanya. (Ant/P-3)