Bawaslu RI Awasi Langsung Proses Pendaftaran Bobby Nasution

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Puadi, mengawasi langsung pendaftaran menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara (Sumut). 

Puadi mengawadi langsung pendaftaran yang dilakukan Bobby bersama bakal calon wakil gubernurnya, Surya, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, di Kota Medan, Rabu (28/8). 

Di lokasi pendaftaran, Puadi bertemu dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Betty Epsilon Idroos, yang juga hadir untuk melakukan monitoring proses pendaftaran Bobby-Surya. 

Baca juga : Survei: Pendukung PDIP Cenderung Pilih Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Adapun Bobby-Surya adalah bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 yang pertama kali resmi mendaftar ke KPU Sumut, setelah dua hari tahapan pendaftaran calon dibuka. 

“Terkait aktivitas kegiatan ini, Bawaslu RI berserta jajaran Bawaslu Provinsi, kita sedang melakukan monitor, melakukan pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur Sumatra Utara,” ujar Puadi, di Kantor KPU Sumut, Rabu (28/8).

“Nah kita bisa melihat sama-sama prosesinya sudah berjalan berkaitan tentang syarat ya, dukungan partai politik yang mengawal bakal pasangan calon tersebut,” ungkapnya. 

Baca juga : Golkar Beri Rekomendasi 10 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Puadi menjamin Bawaslu RI memastikan mekanisme prosedur terhadap pendaftaran bakal pasangan calon harus sesuai dengan mekanisme prosedur sesuai Peraturan KPU (PKPU) 10 Tahun 2024 perubahan PKPU 8 2024. 

Puadi menerangkan dalam pengawasan pendaftaran Bobby-Surya ada beberapa partai politik koalisi yang pimpinannya tidak hadir atau sekretarisnya tidak hadir mewakili. 

“Nah ini menjadi fokus perhatian kita. Tapi kita sudah sama-sama kita lihat, mekanisme itu melalui video call kemudian dihadirkan oleh teman-teman pengawas pemilu ini kita harus bisa memastikan bahwa apa yg dilakukan teman-teman KPU ini harus sesuai dengan PKPU yang telah disepakati bersama,” tegas Puadi.

Puadi menegaskan bahwa tahapan pengawasan Pilkada ini masih panjang. Sehingga, kata Puadi, Bawaslu harus bisa melihat ada tidaknya dugaan pelanggaran dalam prosesnya.

“Karena pintu masuk pelanggaran itu bisa masuk di pintu temuan hasil temuan hasil pengawasan kita. Jadi nanti dituangkan dalam laporan hasil pengawasan apakah setiap tahapan yg dilalui ini ada potensi pelanggaran atau tidak,” tandas Puadi.