Warga di Sumut Adukan Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan ke Fraksi PDIP

FRAKSI PDIP DPR RI menerima audiensi sejumlah masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pertemuan yang digelar di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Senayan, Jakarta, ini membahas persoalan konflik lahan dan dugaan kerusakan lingkungan. 

Audiensi dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon (Dapil Jabar XI), Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu (Dapil Sumut III), dan Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari (Dapil Kalimantan Barat I). Sementara perwakilan masyarakat hadir Ketua Lamtoras Sihaporas Mangitua Ambarita dan Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Pangihutan Sijabat.

Bane Raja Manalu menegaskan, persoalan yang disampaikan warga terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius. 

Baca juga : Koster: Bimtek Dilanjutkan dengan Konsolidasi Bukan Kongres

“Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” ujar Bane dalam keterangan yang diterima, Senin (29/9).

Ia juga menyinggung pengamanan pihak salah satu perusahaan yang disebut datang dengan perlengkapan mirip aparat. 

“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” ujarnya.

Baca juga : Banyaknya Dukungan ke Bobby Nasution di Pilgub Sumut, Ahok: PDIP Bisa Maju Sendiri

Sementara itu, Pimpinan Komisi XII DPR Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal yang dilaporkan warga. 

“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” jelasnya.

Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komisi dan kementerian terkait. "Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan,” ujar Donny Maryadi Oekon.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Aduan yang masuk tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga kemanusiaan, sehingga membutuhkan tindak lanjut politik di parlemen. (P-4)