Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Bobby sejatinya merupakan bakal calon gubernur (cagub) yang berkontestasi di pemilihan tersebut.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan pemilih PDIP yang memilih Bobby sebanyak 62,6 persen. Sedangkan, yang memilih eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi 14 persen dan politikus PDIP Nikson Nababan hanya 14,6 persen.
"Pemilih PDIP cenderung ke Bobby diikuti ke Edy dan Nikson," kata Djayadi dalam rilis surveinya, Minggu, 28 Juli 2024.
Baca juga : Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut, PDIP Ibaratkan Semut Melawan Gajah
Menurut Djayadi, pemilih PDIP memilih Bobby karena masih mengingat bahwa menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu masih kader PDIP. Sementara, Bobby sudah hijrah ke Gerindra.
Kondisi itu juga dipengaruhi belum ada pengumuman resmi dari PDIP ihwal figur yang akan diusung menjadi lawan Bobby. Peta politik berpeluang berubah bila PDIP sudah menyampaikan sikap.
"Masih kita lihat nanti bagaimana perubahan akan terjadi kalau PDIP sudah mengeluarkan siapa yang akan mereka dukung," ucap Djayadi.
Baca juga : Pilgub Sumut, PDIP Cari Pemimpin bukan Bos dan Menantu Orang Besar
Sementara, pemilih Gerindra solid memilih Bobby dengan perolehan angka 71,8 persen. Meskipun sebagian ada yang memilih Edy dengan skor 17,5 persen dan Nikson 5,3 persen.
Sejumlah parpol lain yang condong memilih Bobby meliputi Golkar, PAN, NasDem, PKB, PPP, dan PSI. Sedangkan, pemilih Demokrat dan PKS terpecah ke Bobby dan Edy.
Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia dilaksanakan pada 7-17 Juli 2024. Sebanyak 800 responden yang tinggal di Sumatra Utara terlibat dalam survei ini melalui metode wawancara.
Metode yang digunakan yakni simple random sampling. Margin of error survei sebanyak 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
(Z-9)
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut partainya dan Partai Gerindra seperti kakak dan adik.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons logo terbaru dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggunakan gambar gajah dengan unsur warna merah dan hitam.
Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved