Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Bobby sejatinya merupakan bakal calon gubernur (cagub) yang berkontestasi di pemilihan tersebut.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan pemilih PDIP yang memilih Bobby sebanyak 62,6 persen. Sedangkan, yang memilih eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi 14 persen dan politikus PDIP Nikson Nababan hanya 14,6 persen.
"Pemilih PDIP cenderung ke Bobby diikuti ke Edy dan Nikson," kata Djayadi dalam rilis surveinya, Minggu, 28 Juli 2024.
Baca juga : Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut, PDIP Ibaratkan Semut Melawan Gajah
Menurut Djayadi, pemilih PDIP memilih Bobby karena masih mengingat bahwa menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu masih kader PDIP. Sementara, Bobby sudah hijrah ke Gerindra.
Kondisi itu juga dipengaruhi belum ada pengumuman resmi dari PDIP ihwal figur yang akan diusung menjadi lawan Bobby. Peta politik berpeluang berubah bila PDIP sudah menyampaikan sikap.
"Masih kita lihat nanti bagaimana perubahan akan terjadi kalau PDIP sudah mengeluarkan siapa yang akan mereka dukung," ucap Djayadi.
Baca juga : Pilgub Sumut, PDIP Cari Pemimpin bukan Bos dan Menantu Orang Besar
Sementara, pemilih Gerindra solid memilih Bobby dengan perolehan angka 71,8 persen. Meskipun sebagian ada yang memilih Edy dengan skor 17,5 persen dan Nikson 5,3 persen.
Sejumlah parpol lain yang condong memilih Bobby meliputi Golkar, PAN, NasDem, PKB, PPP, dan PSI. Sedangkan, pemilih Demokrat dan PKS terpecah ke Bobby dan Edy.
Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia dilaksanakan pada 7-17 Juli 2024. Sebanyak 800 responden yang tinggal di Sumatra Utara terlibat dalam survei ini melalui metode wawancara.
Metode yang digunakan yakni simple random sampling. Margin of error survei sebanyak 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
(Z-9)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved