Jawa Barat Mulai Perkuat Pengamanan Pilkada Serentak 2024

APARAT keamanan di Jawa Barat mulai memperkuat pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada November mendatang. Itu ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 di kantor Polda Jawa Barat, Senin (12/8).

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Macmudin mengingatkan pada era digital saat ini pengamanan siber perlu menjadi prioritas utama dalam Pilkada 2024. Potensi ancamannya terdiri dari penyebaran hoaks, disinformasi dan upaya peretasan yang dapat mengganggu jalannya pemilu.

"Saya mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman siber. Mari membangun sistem yang mampu merespons cepat terhadap segala bentuk gangguan di dunia maya," ujar Bey.

Baca juga : DPW NasDem Jabar Gelar Kemah Restorasi untuk Raih Kemenangan di Pilkada 2024

Tak hanya pengamanan aspek fisik, Bey menyebut, aspek nonfisik seperti stabilitas sosial, ekonomi, dan politik perlu dilakukan bersamaan. Selain itu, setial sektor juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas pemilu.

"Kesadaran akan potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi harus diantisipasi dengan cermat, baik itu dari ancaman siber, hoaks maupun potensi konflik sosial," tuturnya.

Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, menapai 35 juta jiwa. Untuk itu didirikan 73 ribu tempat pemungutan suara yang berada di 27 kabupaten dan kota.

Baca juga : Ridwan Kamil: Belum Ada Kepastian Maju di Pilgub Jabar atau DKI Jakarta

"Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengamanan pemilu adalah logistik mulai dari distribusi surat suara hingga alat-alat pemungutan lainnya harus dijaga dengan ketat," kata Bey.

Untuk itu, kerja sama yang erat antara kepolisian, TNI, dan seluruh perangkat daerah sangat penting dilakukan. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya pemilu.

Dia mengingatkan sangat penting untuk melakukan kolaborasi lintas sektoral yang solid antarkomponen. Mereka harus bekerja secara sinergis dalam satu komando yang terpadu.

"Jangan ada ego sektoral yang menghambat kelancaran operasi ini. Semua pihak harus berada di barisan yang sama, menjaga, dan melindungi hak pilih masyarakat dengan sebaik-baiknya," tandas Bey. (Z-11)