Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 dinilai memberikan kesempatan partai politik lain untuk memberikan dukungan yang sama ke Anies. Pasalnya, dukungan NasDem ke Anies terbilang sudah di tahap akhir.
Sebelum NasDem, dukungan terhadap Anies lebih dahulu diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Setelah PKB, giliran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung Anies sambil mengusung kadernya, yakni Mohamad Sohibul Iman sebagai pendamping Anies.
Namun, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago berpendapat dukungan yang diberikan PKS itu justru menghambat partai politik lain mendukung Anies. Dukungan NasDem di akhir, sambungnya, justru berusaha memberikan ruang bagi Anies didukung partai politik lain.
Baca juga : PDIP-PKB Bikin Poros Baru di Pilgub Jakarta? Puan: Bisa Saja
"Anies maju di Pilgub Jakarta lebih awal didukung oleh PKB. Baru setelah itu PKS menguncinya dengan duet Anies-Shohibul Iman. Upaya PKS tersebut jelas menjadikan peluang Anies didukung oleh partai pendukung Ganjar-Mahfud menjadi kecil," terang Arifki kepada Media Indonesia, Selasa (23/7).
Baginya, duet Anies-Sohibul merupakan upaya memperkuat basis pendukung Anies, tidak memperlebar pemilih dari basis lain. Kendati demikian, medan basis Anies dan PKS dinilai Arifki memungkinkan Anies menang dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024 pada 27 November mendatang.
"Namun, Anies tidak memiliki legitimasi kuat karena tidak memiliki afiliasi dengan kelompok di luar PKS," ujarnya.
Baca juga : PKS Ajak PSI Usung Anies Baswedan
Arifki berpendapat, Anies sepertinya tak sekadar berupaya memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2024, tetapi juga mempersiapkan diri maju dalam Pilpres 2029. Oleh karena itu, dukungan dari partai lain seperti PKB dan NasDem menjadi upaya untuk mencitrakan diri sebagai tokoh moderat.
Dukungan NasDem kepada Anies diumumkan pada Senin (22/7). Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengungkap pengumuman mendukung Anies seharusnya dilakukan pada akhir bulan ini.
Namun, pihaknya mempercepat pengumuman mengusung Anies. Nama Anies merupakan hasil penyaringan dari tiga nama di samping Ahmad Sahroni dan Wibi Andrino. "Pak Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem) memimpin rapat dan secara resmi menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai NasDem," kata Hermawi. (Z-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved