Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Anwar Hafid mengantongi dukungan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tengah (Sulteng). Anwar maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah bersama Reny Lamadjido.
Pengamat Politik Universitas Tadulako Muhammad Khairil mengatakan, menjabat sebagai anggota DPR RI 2 periode, Anwar Hafid memiliki rekam jejak yang baik dengan menghadirkan banyak manfaat bagi masyarakat.
"Memang kapasitas beliau bagus beliau pernah dua periode jadi Bupati kemudian jadi anggota DPR RI," ucap Khairil saat dihubungi, Selasa (9/7).
Baca juga : PKS Keluarkan Surat Rekomendasi Cagub Sulteng Anwar - Renny
Salah satu keberhasilannya yakni dengan memimpin berbagai program pembangunan berdampak langsung pada masyarakat. Menggratiskan biaya pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Sulteng.
Tercatat, sebanyak 300.000 tenaga kerja asal Sulteng telah mendapat pekerjaan di tanahnya sendiri. Kemudian dalam hal kesehatan, pada saat dilantik sebagai Bupati, Desember 2007 lalu, Anwar juga menggratiskan seluruh biaya kesehatan, rakyat Morowali dengan modal KTP bisa berobat di seluruh Indonesia.
Melihat demikian, dia menambahkan, Ketua Demokrat Sulteng tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni. Anwar pernah berada di level legislatif sebagai Anggota DPR dan dua kali dipercaya memimpin Kabupaten Morowali menjadi modal berharga.
Baca juga : PKS Beri Rekomendasi Anwar-Reny Maju Pilkada Sulawesi Tengah
"Anwar Hafid berada di posisi atas menurut saya juga bukan hal yang mengherankan," jelasnya.
Hasil survei dari Populi Center periode 27 Juni - 3 Juli 2024, menempatkan pasangan Anwar Hafid-Reny Lamadjido berada pada posisi teratas dengan 41,4 persen. Sementara pada urutan kedua diisi oleh pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri dengan perolehan 39,9 persen. (Z-8)
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Langkah sistematis dalam menerapkan prosedur keselamatan dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak dasar tenaga kerja.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
HUJAN deras mengguyur Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (11/1). Curah hujan tinggi membuat empat desa tergenang.
CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah menggelar konsultasi publik.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved