Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Setelah ramai diperbincangkan dalam Pemilihan Guernur (Pilgub) DKI Jakarta, putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mencuat sebagai kandidat di Pilkada Jawa Tengah.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menilai, saat ini, semua tokoh masih punya peluang yang sama di Pilgub Jateng.
"Kalau kita bicara kans menangnya, semua masih bisa menang. Masih 50:50, bisa menang juga bisa tumbang. Dalam konteks latar belakang Kaesang, ya dia kan memang terkenal, dia menjadi tokoh karena ayahnya," kata Ujang lewat keterangan tertulis, Jumat (5/7).
Baca juga : Kaesang Pangarep Punya Kans Bertarung di Pilkada Jawa Tengah
Ujang menilai, soal bisa menang di Jateng atau tidak pada Pilakda Serentak, itu harus dilihat lebih dahulu siapa lawan politik untuk Kaesang. Terlebih, Jateng adalah kandang dari PDIP.
"PDIP juga punya gigi sendiri taring sendiri di Jawa Tengah. Oleh karena itu, seandainya Kaesang maju di Jawa Tengah, pertarungannya akan sengit. Sangat berat untuk bisa melawan calon atau dari kubu PDIP," imbuhnya.
Di sisi lain, ujang mengakui sosok Kaesang mencuat sebagai kandidat kepala daerah tak terlepas dari ketokohan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang juga berdampak pada kemampuan elektoralnya pada Pilkada 2024.
"Tentu itu kelebihannya yang tentu dihitung oleh kandidat atau lawan politik lain.Saya melihat ketat persaingan di Jateng. Siapapun kandidatnya, ada Kaesang atau tidak, pasti bertarung keras," pungkasnya. (Z-11)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved