Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Setelah ramai diperbincangkan dalam Pemilihan Guernur (Pilgub) DKI Jakarta, putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mencuat sebagai kandidat di Pilkada Jawa Tengah.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menilai, saat ini, semua tokoh masih punya peluang yang sama di Pilgub Jateng.
"Kalau kita bicara kans menangnya, semua masih bisa menang. Masih 50:50, bisa menang juga bisa tumbang. Dalam konteks latar belakang Kaesang, ya dia kan memang terkenal, dia menjadi tokoh karena ayahnya," kata Ujang lewat keterangan tertulis, Jumat (5/7).
Baca juga : Kaesang Pangarep Punya Kans Bertarung di Pilkada Jawa Tengah
Ujang menilai, soal bisa menang di Jateng atau tidak pada Pilakda Serentak, itu harus dilihat lebih dahulu siapa lawan politik untuk Kaesang. Terlebih, Jateng adalah kandang dari PDIP.
"PDIP juga punya gigi sendiri taring sendiri di Jawa Tengah. Oleh karena itu, seandainya Kaesang maju di Jawa Tengah, pertarungannya akan sengit. Sangat berat untuk bisa melawan calon atau dari kubu PDIP," imbuhnya.
Di sisi lain, ujang mengakui sosok Kaesang mencuat sebagai kandidat kepala daerah tak terlepas dari ketokohan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang juga berdampak pada kemampuan elektoralnya pada Pilkada 2024.
"Tentu itu kelebihannya yang tentu dihitung oleh kandidat atau lawan politik lain.Saya melihat ketat persaingan di Jateng. Siapapun kandidatnya, ada Kaesang atau tidak, pasti bertarung keras," pungkasnya. (Z-11)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved