Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menyebut putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tidak hanya memiliki kans untuk maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, tetapi juga di Jawa Tengah.
"Kaesang sekarang cenderung lebih unggul dari calon lain (di Jawa Tengah)," kata Sadiman di Jakarta, Jumat (5/7).
Sadiman menjelaskan hal tersebut terjadi karena Ketua Umum PSI itu memiliki sejarah tersendiri di Jawa Tengah. Ayahnya, sang presiden, pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo. Begitu pula, kakaknya, Gibran Rakabuming Raka yang kini masih aktif menjabat.
Baca juga : AHY: Belum Ada Permintaan Usung Kaesang Pangarep pada Pilgub Jakarta
Selain itu, faktor yang menyebabkan tingginya elektabilitas Kaesang adalah belum munculnya tokoh lain yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat Jawa Tengah menjelang Pilkada 2024.
"Saya melihat belum ada tokoh yang benar-benar dominan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) di Jawa Tengah. Di antara nama-nama yang ada, Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep sedikit lebih unggul dibanding yang lain," tuturnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI menyebutkan akan ada kejutan pada Agustus 2024 terkait nama bakal calon gubernur DKI untuk mengikuti Pilkada Serentak.
"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina
Elva menjelaskan pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah DKI Jakarta, seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. (Ant/Z-11)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved