Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto menilai tidak pas bila Andika Perkasa menjadi bakal calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Menurut Utut, karena kapasitas Andika ialah mantan Panglima TNI.
"Pak Andika Panglima TNI. Kalau untuk jadi wagub, hemat saya nanti, menurut saya, enggak paslah," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Utut mengaku tidak tahu ada usulan memasangkan Anies dengan Andika. Dia tak masalah bila usulan itu datang dari akar rumput PDIP.
Baca juga : PDIP Prioritaskan Andika Perkasa Calon Gubernur DKI Jakarta
"Kalau Pak Anies dan Pak Andika saya enggak tahu apakah ini juga usulan dari PDI Perjuangan. Kalau disebutkan, saya tidak ingin berbantahan kader partai kami. Kalau usulan kan dari mana-mana," ujar Utut.
Wakil Ketua Komisi I DPR itu menuturkan bila Andika ingin menjadi bakal calon gubernur (cagub), perlu pemanasan. Andika tidak dapat langsung maju di kontestasi politik Jakarta.
"Kalau dia mau ya jadi gubernur. Tentu beliaunya juga harus, kalau pemain bola, harus lari-lari kecil, pemanasan. Wilayahnya mana? Nanti kita cek," ucap Utut. (Z-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved