Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mendengar bahwa politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno mau maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. PKB juga tengah melakukan penjajakan awal kepada Sandiaga Uno.
"Ini perlu dicek apakah Pak Sandiaga mau atau tidak. Konon, katanya mau," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa malam, 2 Juli 2024.
Jazilul mengatakan akar rumput PKB juga mendorong agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk mengusung Sandiaga. Namun, hal ini harus melihat kemauan kuat dari Sandiaga, termasuk mempertimbangkan potensi elektoral.
Baca juga : Golkar Pastikan Ridwan Kamil Sudah Diplot untuk Jawa Barat
"Masih pendekatan, setelah itu kan harus di-recheck lagi. Kalau Pak Sandiaga mau, Pak Sandiaga juga ada upaya menaikkan elektoral. Apakah sandiaga memiliki elektoral yang cukup untuk bertanding di Jabar," ujar Jazilul.
Wakil Ketua MPR itu juga mempertimbangkan potensi lawan Sandiaga di Pilgub Jabar. Bila menghadapi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK), maka Sandiaga diakui sulit melawan.
"Melawan siapa? Dengan siapa? Kalau Pak Ridwan Kamil ke DKI kan berarti yang lain. Kalau disana ada Pak RK mungkin sulit untuk Pak Sandiaga mengejar elektoralnya pak RK di Jabar," jelas dia.
Jazilul mengatakan usulan itu baru ditangkap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB sebagai aspirasi. PKB juga sejatinya melirik kadernya maju di kontestasi Jabar.
Baca juga : 4 Hari Sebelum Lengser, Ridwan Kamil Pamitan di Cianjur
"Untuk jawa barat nama PKB sudah mencari kader internal PKB yang kemungkinan diusulkan bisa maju seperti Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda," jelas Jazilul.
Tak hanya di Jabar, sejumlah usulan figur datang dari kader-kader di daerah dalam menatap Pilkada 2024. Namun, Wakil Ketua MPR itu menekankan bahwa Pilgub Jabar masih dinamis.
Kondisi tersebut sama halnya dengan Pilgub Jakarta, Pilgub Jawa Tengah, dan Pilgub Jawa Timur. Sehingga, peta politik masih dapat berubah-ubah.
"Untuk calon-calon gubernur kepala daerah, di Jawa umpamanya, tidak hanya PKB, partai-partai lain pun juga belum memutuskan secara resmi kecuali Jawa Timur, Jawa Tengah masih cair, Jawa Barat juga masih cair, DKI juga masih cair," ucap dia. (Z-7)
KETUA Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memberi solusi atas sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
Dukungan terbuka Indonesia akan memperkuat posisi Palestina di mata internasional.
Semakin siang jumlah pelayat dari mukai kalangan santri, ulama, pejabat hingga warga umum terus berjubel di kediaman anggota DPR tiga periode itu.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespon soal pernyataan dua menteri Prabowo Subianto yang menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai bos.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved