Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KONTESTASI pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu menghadirkan banyak dinamika, termasuk bercerainya pasangan kepala daerah dan wakilnya. Mereka yang tadinya seiring sejalan dalam pemerintahan pecah kongsi untuk berhadapan.
Hal itu ditunjukkan lima pasangan bupati/wali kota dan wakil mereka dari 12 daerah yang menggelar pilkada serentak di Sulawesi Selatan tahun ini. Mereka yang pada pilkada sebelumnya berduet kini ‘berduel’.
Salah satunya ialah pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Syamsu ‘Deng Ical’ Rizal. Kali ini, Danny
Pomanto memilih berpasangan dengan Fatmawati Rusdi yang diusung Partai NasDem dan Gerindra. Deng Ical mengambil jalan berseberangan dan menjadi penantang Danny. Sebagai calon wali kota, dia berpasangan dengan Fadli Ananda.
Danny dan Ical tidak head to head. Masih ada dua pasangan calon lain, yakni Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin, tetapi tetap saja rivalitas keduanya yang paling disorot.
Danny pun yakin penuh bisa memenangi kontestasi. Hasil survei sejumlah lembaga survei juga menunjukkan elektabitas pasangan nomor urut 1 itu kian tak terkejar.
Danny mengingatkan warga untuk memilih pemimpin yang baik, yang lebih mementingkan masyarakat. “Insya Allah 9 Desember ingat pilih nomor 1. Tanda-tanda pasangan Danny-Fatma kandidatnya berasal dari anak lorong yang dekat dengan rakyat. Selain itu, pasangam Adama satu-satunya punya wakil dari kaum perempuan,’’ tandasnya.
Namun, Ical tak kalah optimistis. Terlebih dia mendapat dukungan dari Wali Kota Makassar dua periode sebelumnya, Ilham Arief Sirajuddin. “Sekarang mantap sekali, survei kita trennya bagus. Saya yakin banget. Makanya ini sosialisasi kita gencarkan terus. Kami melakukan kampanye 8-9 titik sehari.’’
Selain Makassar, pecah kongsi terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bupati petahana Muhammad Basli Ali tidak lagi berpasangan dengan Zainuddin. Itu disebabkan Zainuddin ingin menjadi orang nomor satu, bahkan sempat berencana maju lewat jalur perseorangan dan lolos berkas verifi kasi.
Hal yang sama terjadi di Toraja Utara, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Di Toraja Utara, Kalatiku Paembonan berpisah dengan Yosia Rinto Kadang. Di Luwu Timur Thoriq Husler ‘bercerai’ dengan Irwan Bachri Syam dan di Luwu Utara Indah Putri Indriani bersimpang jalan dengan Thahar Rum.
Bagi Yosia Rinto Kadang yang berpasangan dengan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Yonathan Pasodung, pilkada kali ini merupakan kesempatan terbaik.
Pasangan yang diusung Partai NasDem dan Hanura itu tak punya strategi khusus meski melawan bupati petahana.
Yosia yang merupakan Ketua DPD NasDem Toraja Utara hanya perlu melakukan sosialisasi dengan menemui masyarakat secara langsung. ‘’Kami menawarkan bagaimana kampung halaman kita ini bisa lebih baik lagi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.”
Tiga kategori
Direktur Insert Institute Muhammad Aris mengelompokkan kontestasi pilkada dengan tiga kategori, yaitu berpaket dengan bupati/wali kota, bertarung menantang bupati/wali kota, dan maju tanpa ada bupati/wali kota. Mereka yang tetap duet atau berpaket seperti Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni di Gowa dan Nicodemus Biringkanae-Victor Datuan Batara di Tana Toraja punya peluang menang sangat besar. “Tak berpisahnya mereka menandakan bahwa mereka kompak selama ini,’’ terangnya.
Untuk wakil yang menjadi penantang, Aris menilai peluang bergantung pada jumlah paslon yang berkontestasi. Jika head to head, kesempatan bagi sang wakil masih terbuka. Namun, jika lebih dari dua paslon, sangat sulit mengalahkan bupatinya.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto berpendapat sama. Peluang wakil sebagai penantang bupati/wali kota tetap besar jika program pemerintahan tidak memuaskan masyarakat. “Kalau buruk programnya, peluangnya besar. Dengan catatan, jika wakil bupati/wali kota sudah memutuskan untuk pecah kongsi sejak awal. Tapi kalau dia memutuskan pecah kongsi di akhir, dia akan mendapatkan citra buruk yang sama,” jelas Andi.
Apa pun, langkah wakil bupati/wali kota untuk kembali menjadi kepala daerah butuh perjuangan ekstra. (X-8)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar. BPBD mengevakuasi warga dan mengaktifkan sistem peringatan dini untuk mencegah dampak lebih luas.
petugas menyisir lapak demi lapak di area dalam pasar. Sampel makanan diambil langsung dari pedagang, lalu diuji di tempat menggunakan metode rapid test
Harga pangan di Pasar Terong terpantau relatif stabil dengan pasokan yang mencukupi.
Masjid Al-Markaz juga mengoperasikan dapur umum khusus yang memproduksi 1.000 hingga 1.200 porsi hidangan berbuka puasa setiap harinya untuk para jemaah.
MENYAMBUT Ramadan, Polrestabes Makassar tidak hanya fokus pada pengamanan tempat ibadah, tetapi juga menyatakan perang terhadap kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved