Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA kabupaten di sekitar DI Yogyakarta, yakni Bantul, Gunungkidul, dan Sleman, mencari sosok bupati dan wakil bupati yang mumpuni. Kepala daerah yang kelak terpilih diharapkan mampu menyejahterakan rakyat.
Pesta rakyat di Kabupaten Bantul diwarnai pertarungan 2 pasangan calon (paslon), Kabupaten Gunungkidul 4 paslon, dan Kabupaten Sleman 3 paslon (lihat grafi k).
“Warga masyarakat sebaiknya menggunakan hak suara sebagai pengejawantahan hak politik yang dijamin konstitusi,” kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, kepada Media Indonesia, Kamis (22/10).
KPU melaksanakan gelaran pilkada semaksimal mungkin termasuk penerapan protokol kesehatan. Masyarakat diminta tidak khawatir berpartisipasi dalam Pilkada 9 Desember 2020 sepanjang mematuhi protokol kesehatan.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X pernah menyampaikan Pilkada 2020 layaknya persimpangan sejarah penentu arah perjalanan otonomi kabupaten dalam lima tahun mendatang. Dengan kata lain, pilkada menjadi momentum untuk menata masa depan keistimewaan DIY.
“Pilihannya apakah kita ikut arus besar perubahan dinamis untuk maju, statis berjalan di tempat, atau mundur ke belakang,” ujar Sri Sultan saat membuka Gerakan Klik Nasional dan Konsolidasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 Se-DIY di Ruang Teleconference Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (15/7).
Oleh karena itu, pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tetap harus terpenuhi. Berbagai penyimpangan penyelenggaraan pilkada juga harus diwaspadai dan ditindak dengan tegas agar tidak menumbuhkan sikap permisif di tengah tengah masyarakat.
Tantangan berat
Tenaga Ahli Parampara Praja Pemda DIY, Ahmad Maruf, menyampaikan pendapatnya bahwa pilkada tahun ini memiliki tantangan berat bagi kepala daerah terpilih. Pasalnya, periode
jabatan mereka singkat dan harus menghadapi permasalahan pascapandemi covid-19. Jika kepala daerah terpilih tersebut membikin program untuk lima tahun, eksekusinya sulit.
“Tantangan yang dihadapi adalah kecepatan menyesuaikan program. Birokrasi harus menyesuaikan dengan program yang ada dan eksekusinya dipercepat karena waktunya singkat,”
papar Maruf, Rabu (21/10).
Tantangan kedua, kepala daerah terpilih harus mampu memulihkan ekonomi dan sosial. Bantul, Gunungkidul, dan Sleman menghadapi persoalan yang sama. Akibat pandemi covid-19, kemiskinan meningkat di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi.
“Secara teori mudah, yaitu menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi. Namun, secara praktik ini susah sekali,” lanjut Maruf.
Tantangan ketiga ialah menata kebijakan fi skal. Pasalnya, pada 2021, refocusing anggaran diperkirakan kembali dilakukan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi.
Maruf menyarankan, setiap calon kepala daerah menyiapkan, memilah, dan memilih sektor prioritas saat awal masa jabatannya. “Basis perekonomian daerah harus diperkuat. Misalnya sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata,” pesan dia.
Menurut dia, kapasitas mengelola birokrasi sangat penting dimiliki kepala daerah. Kepala daerah tidak hanya mampu memanajemen bawahannya, tetapi juga menjalin hubungan
baik dengan legislatif.
Selain tiga tantangan di atas, kepala daerah terpilih di tiga kabupaten di DIY juga harus mampu menangkap peluang dari pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan daerahnya. Pasalnya, DIY baru saja menyelesaikan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) tahap pertama dan akan membangun tiga jalan tol, yaitu Yogya-Solo, Yogya-Bawen, dan Yogya-Cilacap.
“Pertama, BIY menjadi titik masuk semua kabupaten,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.
Semua kabupaten harus memanfaatkan outlet di BIY untuk menampilkan potensi daerah masing-masih. Pemerintah kabupaten tinggal mendorong pelaku UMKM agar masuk ke outlet di BIY yang telah difasilitasi Pemprov DIY.
Kedua, kepala daerah terpilih mesti memanfaatkan tol untuk memacu perekonomian. “Mereka harus sudah punya rencana pembangunan jalan agar nyambung dengan pintu-pintu
keluar tol,” tandas Maruf. (X-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
HARGA pangan di Yogyakarta di momen awal puasa Ramadan 2026 menunjukkan kenaikan signifikan. Dari hasil pemantauan, beberapa harga komoditas masih tinggi dan membuat warga khawatir.
Nikmati Ramadan di Kotta GO Yogyakarta dengan promo 40 Hours Stay dan paket buka puasa Iftar Nusantara di Piyama Cafe. Hotel & Resto #1 di TripAdvisor!
BHR DIY sebut hilal awal Ramadan 1447 H di Yogyakarta mustahil terlihat Selasa (17/2) karena posisi minus 1,5 derajat di bawah ufuk. Cek hasil lengkapnya.
Musim hujan sering kali dianggap sebagai penghalang bagi sebagian orang untuk berlibur. Namun, data terbaru dari platform perjalanan digital Agoda pada Februari 2026
Jika Anda memiliki rencana untuk menikmati buka puasa di Yogyakarta, Novotel & ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo menjadi pilihan yang sangat menarik dan tak boleh dilewatkan.
Dinkes Kota Yogyakarta mengoptimalkan proses pemulihan kepesertaan Program PBI-JKN yang sempat dinonaktifkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved