Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA kabupaten di sekitar DI Yogyakarta, yakni Bantul, Gunungkidul, dan Sleman, mencari sosok bupati dan wakil bupati yang mumpuni. Kepala daerah yang kelak terpilih diharapkan mampu menyejahterakan rakyat.
Pesta rakyat di Kabupaten Bantul diwarnai pertarungan 2 pasangan calon (paslon), Kabupaten Gunungkidul 4 paslon, dan Kabupaten Sleman 3 paslon (lihat grafi k).
“Warga masyarakat sebaiknya menggunakan hak suara sebagai pengejawantahan hak politik yang dijamin konstitusi,” kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, kepada Media Indonesia, Kamis (22/10).
KPU melaksanakan gelaran pilkada semaksimal mungkin termasuk penerapan protokol kesehatan. Masyarakat diminta tidak khawatir berpartisipasi dalam Pilkada 9 Desember 2020 sepanjang mematuhi protokol kesehatan.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X pernah menyampaikan Pilkada 2020 layaknya persimpangan sejarah penentu arah perjalanan otonomi kabupaten dalam lima tahun mendatang. Dengan kata lain, pilkada menjadi momentum untuk menata masa depan keistimewaan DIY.
“Pilihannya apakah kita ikut arus besar perubahan dinamis untuk maju, statis berjalan di tempat, atau mundur ke belakang,” ujar Sri Sultan saat membuka Gerakan Klik Nasional dan Konsolidasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 Se-DIY di Ruang Teleconference Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (15/7).
Oleh karena itu, pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tetap harus terpenuhi. Berbagai penyimpangan penyelenggaraan pilkada juga harus diwaspadai dan ditindak dengan tegas agar tidak menumbuhkan sikap permisif di tengah tengah masyarakat.
Tantangan berat
Tenaga Ahli Parampara Praja Pemda DIY, Ahmad Maruf, menyampaikan pendapatnya bahwa pilkada tahun ini memiliki tantangan berat bagi kepala daerah terpilih. Pasalnya, periode
jabatan mereka singkat dan harus menghadapi permasalahan pascapandemi covid-19. Jika kepala daerah terpilih tersebut membikin program untuk lima tahun, eksekusinya sulit.
“Tantangan yang dihadapi adalah kecepatan menyesuaikan program. Birokrasi harus menyesuaikan dengan program yang ada dan eksekusinya dipercepat karena waktunya singkat,”
papar Maruf, Rabu (21/10).
Tantangan kedua, kepala daerah terpilih harus mampu memulihkan ekonomi dan sosial. Bantul, Gunungkidul, dan Sleman menghadapi persoalan yang sama. Akibat pandemi covid-19, kemiskinan meningkat di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi.
“Secara teori mudah, yaitu menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi. Namun, secara praktik ini susah sekali,” lanjut Maruf.
Tantangan ketiga ialah menata kebijakan fi skal. Pasalnya, pada 2021, refocusing anggaran diperkirakan kembali dilakukan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi.
Maruf menyarankan, setiap calon kepala daerah menyiapkan, memilah, dan memilih sektor prioritas saat awal masa jabatannya. “Basis perekonomian daerah harus diperkuat. Misalnya sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata,” pesan dia.
Menurut dia, kapasitas mengelola birokrasi sangat penting dimiliki kepala daerah. Kepala daerah tidak hanya mampu memanajemen bawahannya, tetapi juga menjalin hubungan
baik dengan legislatif.
Selain tiga tantangan di atas, kepala daerah terpilih di tiga kabupaten di DIY juga harus mampu menangkap peluang dari pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan daerahnya. Pasalnya, DIY baru saja menyelesaikan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) tahap pertama dan akan membangun tiga jalan tol, yaitu Yogya-Solo, Yogya-Bawen, dan Yogya-Cilacap.
“Pertama, BIY menjadi titik masuk semua kabupaten,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.
Semua kabupaten harus memanfaatkan outlet di BIY untuk menampilkan potensi daerah masing-masih. Pemerintah kabupaten tinggal mendorong pelaku UMKM agar masuk ke outlet di BIY yang telah difasilitasi Pemprov DIY.
Kedua, kepala daerah terpilih mesti memanfaatkan tol untuk memacu perekonomian. “Mereka harus sudah punya rencana pembangunan jalan agar nyambung dengan pintu-pintu
keluar tol,” tandas Maruf. (X-3)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
MANAJER Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan bahwa puncak arus balik di Daop 6 Yogyakarta mulai terlihat pada besok atau 23 Maret 2026
PENGAMATAN hilal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipusatkan di Pos Observasi Bulan (POB) Syech Bela-Belu, Kabupaten Bantul, milik Kementerian Agama RI. Hilal dilaporkan tak terlihat
Berlokasi strategis di pusat kota, Kotta GO Yogyakarta memudahkan tamu untuk menjangkau berbagai destinasi favorit seperti Malioboro, Tugu Yogyakarta, hingga Keraton Yogyakarta.
Cek jadwal terbaru Kereta Panoramic rute Jakarta-Yogyakarta-Solo 2026. Nikmati fasilitas mewah, sunroof otomatis, dan pemandangan indah sepanjang jalur Jawa.
DIY tetap menjadi magnet wisatawan selama libur panjang lebaran. DIY, dinilainya mampu menawarkan wisata alternatif yang dapat dijangkau wisatawan.
PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat peningkatan penumpang dan penjualan tiket angkutan Lebaran 2026 yang terus berlangsung hingga tengah malam nanti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved