Pilkada

Petakan Tingkat Kerawanan Daerah yang Menggelar Pemungutan Suara Ulang

DKPP juga bisa memberhentikan anggota KPUD, apabila dianggap telah melakukan pelanggaran serius yang membuat kualitas PSU berpotensi mengalami pelanggaran.

PSU Berpotensi Dibanjiri Politik Uang, Penyelenggara Pilkada Diminta Lebih Tegas

Guslan menekankan bahwa dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, ada beberapa daerah yang termasuk dalam kategori pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Pengamat Sebut PSU di 24 Daerah Timbulkan Sejumlah Konsekuensi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.

Penyelenggaran Diminta Awasi Potensi Politik Uang PSU saat Ramadan

ketika kampanye dan PSU dilaksanakan di tengah-tengah Ramadan, maka celah untuk berpolitik uang akan bertambah lebar.

Langgar Kode Etik, Ketua dan Tiga Anggota KPU Kota Banjarbaru Diberhentikan

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan tiga Anggota KPU Kota Banjarbaru karena terbukti melanggar Kode Etik 

KPU Koordinasi dengan Kemendagri soal Anggaran Pemungutan Suara Ulang

Wakil Menteri Dalam Negeri Riba Haluk menyebut 16 daerah tidak sanggup menggelar PSU Pilkada 2024 dan membutuhkan dana dari pemerintah pusat.

Masalah Anggaran Jangan Halangi Pelaksanaan PSU Pilkada

Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.

Anggaran Coblos Ulang Pilkada Banjarbaru Kalsel Diperkirakan Rp11 Miliar

MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.

PSU Pilkada, Politik Uang Berpotensi Terjadi di Ramadan

Ketidaknetralan penjabat negara juga berpotensi terjadi saat proses PSU Pilkada 2024. Hal ini diharapkan jadi fokus.

PSU Pilkada, Politik Uang Berpotensi Terjadi di Bulan Ramadan dan Idul Fitri

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja mengingatkan potensi praktik politik uang saat proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Pasalnya, kampanye akan digelar saat bulan Ramadan.

Dugaan Cawe-Cawe Mendes Yandri Harusnya Selesai di Bawaslu

Ketika Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugasnya, maka tidak akan menimbulkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.

Butuh Dana Rp1 Triliun untuk Gelar Pencoblosan Ulang

WAKIL Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

KPU Butuh Rp486 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang Pilkada

KPU membutuhkan Rp486 miliar untuk menuelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024  

MK Batalkan Kemenangan Istri Mendes Yandri, Pengamat: Upaya Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Yandri membantah dirinya telah ikut campur dalam Pilbup Serang. Ia juga membantah dalil MK yang menyebut kehadirannya pada Raker Apdesi Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024.

Bantah Kerahkan Kades saat Pilbup Serang, Yandri: Saya Baru 2 Minggu Jadi Menteri

MENTERI Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membantah telah mengerahkan kepala desa untuk membantu memenangkan istrinya di Pilbup Serang.

Sengketa Pilkada, KPU masih Pelajari Putusan MK

Dari 40 perkara yang disidangkan, 24 di antaranya diputuskan untuk pemungutan suara ulang.

Klarifikasi Yandri soal Dugaan Cawe-cawe Menangkan Istrinya di Pilbup Serang

Yandri Susanto memberikan klarifikasi terkait keterlibatan atau cawe-cawe dalam memenangkan istrinya Ratu Rachmatu Zakiyah di Pemilihan Bupati Serang.

PSU Pilbup Serang, Pengamat: Perlu Pembersihan Sistem Politik Lokal 

PENGAMAT politik dari Untirta Ikhsan Ahmad menilai bahwa keputusan PSU dalam Pilbup Kabupaten Serang 2024 menjadi indikasi kecurangan pemilu secara masif dan terstruktur.

Efisiensi, DPR Sebut Anggaran PSU di 24 Daerah Dibantu APBN

Pentingnya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak terganggu oleh kendala pendanaan

Coblos Ulang Pilkada di 24 Daerah, Bawaslu Bakal Perketat Pengawasan

Puadi menjelaskan, pihaknya juga akan memastikan KPU selaku penyelenggara pilkada untuk betul-betul melakukan pencermatan dalam menggelar Pilkada 2024 ulang.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting