Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) menerima Penyerahan Zakat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Agung Firman Sampurna senilai Rp50 juta di Masjid Baitul Hasib, Kantor BPK RI, Jakarta, kemarin.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Ketua BPK sekaligus peluncuran kembali UPZ BPK sehingga semua orang, semua pegawai BPK dapat terdorong berniat akan melaksanakan zakatnya serta sedekahnya," ujar Prof Noor dalam acara peluncuran kembali Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BPK, Pencanangan Gerakan Zakat dan tausiah, kemarin.
Prof Noor mengatakan Baznas memiliki target pengumpulan pada 2022 sebesar Rp26 triliun. Untuk itu, Baznas gencar melakukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk melalui UPZ BPK.
Ketua BPK RI Dr Agung Firman Sampurna menyampaikan insan BPK memiliki tanggung jawab sosial antara lain melalui pengumpulan dan penyaluran zakat untuk meningkatkan tata kelola zakat di BPK. Ia menambahkan, jumlah pengumpulan zakat saat ini masih jauh dari potensi di lingkungan BPK. (Bay/H-3)
Pada Ramadan 1446 H, sebanyak 24,03 juta masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mendapatkan manfaat dari zakat fitrah.
Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu, Ziaul Haq Abdurrahim, mengatakan pengumpulan zakat tersebut tidak bersifat wajib.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat (Jabar) menginisiasi aplikasi bernama ZX (Zakat Ekspres).
Ia berharap agar pendistribusian zakat kepada para mustahik benar-benar tepat sasaran sesuai dengan tuntunan agama kita.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, telah menetapkan besaran zakat fitrah Idul Fitri 1443 H senilai 2,8 kilogram beras per jiwa.
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Yuan menjelaskan pihaknya meminta kepada Pemprov DKI bisa menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 tepat waktu sesuai kesepakatan sebelumnya yakni pada 15 Maret mendatang.
Pentingnya mempertahankan WTP, lanjut Anies, akan berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
Data kerugian uang negara dari kasus Jiwasraya dan Asabri tersebut paling lambat akan tuntas di akhir bulan Februari.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved