Air Mata Sumatra, Cermin bagi Papua

GUMPALAN awan kelam telah lama berpindah dari langit Tanah Sumatra, meninggalkan puing-puing kenangan yang terserak di sepanjang pesisir. Banjir bandang yang menerjang di akhir 2025 itu bukan sekadar peristiwa cuaca ekstrem. Ia adalah sebuah narasi tragis yang tertulis dalam lumpur, runtuhan rumah, dan duka yang merangkak pelan. 

Peristiwa di pesisir itu merupakan klimaks dari sebuah epik panjang pengabaian, ketika hutan-hutan yang direnggut diam-diam membalas dengan amukan air yang tak terbendung. Air bah tersebut adalah suara alam yang terdistorsi menjadi jeritan—sebuah protes keras dari Ibu Bumi yang terluka.

Kini, gema jeritan itu bergulir jauh ke timur, menyentuh dinding hutan terakhir Nusantara: Tanah Papua. Di sini, tempat burung Cenderawasih masih menari dan kabut menyelimuti puncak-puncak purba, tragedi Sumatra memantulkan bayangannya yang paling kelam. Apa yang terjadi di barat bukanlah kisah yang terisolasi. Ia adalah pratinjau, gambaran suram tentang takdir yang mungkin—bahkan sedang—mengintai, jika paradigma pembangunan yang arogan terus dijadikan kompas. 

Baca juga : BMKG Pantau Ketat Potensi Cuaca Ekstrem, Sumatra Diminta Tetap Waspada

Banjir Sumatra adalah pelajaran mahal yang ditulis dengan air mata. Penguasa dan pengambil kebijakan semestinya menjadi murid paling bijak sebelum bumi Cenderawasih menanggung nasib serupa.

Papua bukan sekadar wilayah, ia adalah arsip hidup keanekaragaman hayati planet ini, katedral alami terbesar di Asia Tenggara. Namun, katedral ini tengah dikoyak. Berbagai laporan LSM dan pantauan satelit melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan: jutaan hektare hutan Papua telah tertelan oleh aktivitas manusia. 

Laju kehilangan ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan denyut nadi yang melemah. Ia didorong oleh mesin-mesin raksasa berupa perluasan perkebunan monokultur skala besar, konsesi kayu yang mencabut nyawa secara perlahan, luka-luka tambang, serta pembangunan infrastruktur yang kerap buta terhadap lekuk tubuh alam. Dampaknya telah merembes ke setiap sendi kehidupan.

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Siklus yang patah dan identitas yang tergerus

Hutan Papua berfungsi sebagai jantung hidrologi sekaligus paru-paru karbon. Ketika jantung ini dicabik, dampaknya berlapis. Secara global, kemampuan menyerap emisi karbon menyusut dan mempercepat krisis iklim. Secara lokal, siklus air menjadi kacau. Hutan yang berfungsi sebagai spons raksasa--menyerap air di musim hujan dan melepaskannya perlahan di musim kemarau--kehilangan kesanggupannya. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) besar seperti Mamberamo dan Sungai Baliem di Jayawijaya kini menghadapi paradoks tragis: banjir bandang yang menghanyutkan segalanya di musim hujan dan kekeringan yang mematikan mata air di musim kemarau. Sebuah replika persis dari pola bencana Sumatra sedang dipersiapkan.

Keanekaragaman hayati, mahkota evolusi Papua, menghadapi kepunahan sunyi. Spesies endemik seperti Cenderawasih, Kanguru Pohon, dan anggrek langka kehilangan habitatnya untuk selamanya. Aktivitas tambang dan perkebunan meninggalkan warisan racun berupa erosi tanah masif, sedimentasi sungai yang mengubah warna air menjadi cokelat susu, serta pencemaran merkuri dan bahan kimia yang meracuni sungai-sungai—urat nadi kehidupan masyarakat adat.

Luka di tanah berjalan beriringan dengan luka di hati masyarakat adat. Hutan bagi orang Papua bukan sekadar sumber daya. Ia adalah supermarket, apotek, perpustakaan, sekaligus gereja. Ia merupakan ruang hidup spiritual tempat narasi leluhur diukir. Pengambilalihan lahan untuk proyek-proyek besar sering mengabaikan hak ulayat, memicu konflik agraria yang memilukan. Masyarakat yang terputus dari hutannya mengalami pemiskinan multidimensi: kehilangan sumber pangan, obat-obatan, dan material budaya.

Yang lebih dalam adalah krisis identitas. Ketika hutan hilang, sirna pula sekolah tempat belajar tentang kehidupan dan altar untuk berkomunikasi dengan nenek moyang. Ini bukan sekadar kehilangan ekonomi, melainkan kehilangan pijaran eksistensi yang memicu disorientasi dan guncangan sosial mendalam.

Apa yang bisa kita pelajari dari Selandia Baru?

Menghadapi krisis ini, negara tidak boleh terjebak dalam solusi tambal sulam. Pengalaman Sumatra menunjukkan betapa mahalnya harga dari penegakan hukum lingkungan yang lemah dan kebijakan yang memuja ekstraksi. Di tengah Samudra Pasifik Selatan, Selandia Baru (Aotearoa) menawarkan lompatan paradigma yang revolusioner dan relevan bagi Indonesia Timur.

Melalui Te Urewera Act 2014 dan Te Awa Tupua Act 2017, Selandia Baru melakukan terobosan filosofis mendasar dengan memberikan status legal sebagai entitas hidup kepada Taman Nasional Te Urewera dan Sungai Whanganui. Alam dipandang sebagai subjek, bukan objek yang dapat dirusak sesuka hati manusia. Hutan dan sungai diakui memiliki 'hak, kekuasaan, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang hukum'. Mereka dilindungi bukan semata untuk kepentingan manusia, tetapi demi keberlangsungan hidupnya sendiri. Pengelolaan dilakukan oleh dewan perwakilan yang setara antara pemerintah dan suku Maori.

Pelajaran untuk Papua: Pemerintah Indonesia dapat merintis pengakuan serupa bagi ekosistem kunci Papua. Bayangkan jika Taman Nasional Lorentz, DAS Mamberamo, dan hutan tropis lainnya diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk lestari, dipulihkan, dan dilindungi. Pengelolaannya diserahkan kepada badan yang didominasi perwakilan masyarakat adat sebagai penjaga sejati, dengan dukungan negara.

Kebijakan lingkungan Selandia Baru tidak meminggirkan ilmu pengetahuan lokal. Matauranga Maori diintegrasikan secara substantif, dengan konsep kaitiakitanga--tanggung jawab suci untuk menjaga dan melindungi--sebagai fondasi pengelolaan sumber daya alam.

Pelajaran untuk Papua: Kebijakan konservasi dan tata ruang harus dibangun dari dalam, berakar pada kearifan lokal. Sistem sasi, zonasi adat berbasis spiritualitas, serta pengetahuan mendalam tentang flora dan fauna harus menjadi peta navigasi utama, bukan sekadar catatan kaki eksotik.

Hubungan pemerintah Selandia Baru dengan suku Maori berlandaskan Treaty of Waitangi yang menekankan kemitraan, partisipasi, dan perlindungan aktif. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dijalankan secara sungguh-sungguh, bukan formalitas belaka.

Pelajaran untuk Papua: Setiap kebijakan dan proyek pembangunan di tanah ulayat harus melalui proses FPIC yang bebas tekanan, transparan, dan berbasis musyawarah sejati.

Filsafat tiga pilar sebagai solusi ideal

Bencana ekologis seperti banjir di Sumatra berakar pada paradigma eksploitasi alam. Sebagai alternatif, kearifan filosofis masyarakat Papua menawarkan pandangan holistik berupa 'Tiga Pilar' yang menyatu: manusia, ekologi (flora-fauna), dan roh leluhur. Dalam kosmologi ini, manusia adalah bagian setara dari jaringan kehidupan, bukan penguasa, dengan leluhur sebagai penjaga moral harmoni.

Kearifan ini dapat diwujudkan dalam tiga praktik transformatif. Pertama, konservasi berbasis keyakinan: larangan adat merusak situs keramat merupakan sistem konservasi komunitas yang tangguh. Kedua, pembangunan beretika: ritual permohonan izin sebelum mengubah lahan adalah fondasi etika lingkungan yang mendalam. Ketiga, pemulihan sebagai spiritualitas: reboisasi bukan sekadar aksi teknis, melainkan ziarah spiritual untuk memulihkan hubungan dengan leluhur dan kosmos.

Indonesia kini dihadapkan pada pilihan bersejarah di Papua: mengulangi kesalahan atau menulis narasi baru, dimana pembangunan berarti pemeliharaan harmoni. Negara perlu membentuk kebijakan berani yang memberi hak pada alam, terinspirasi model Aotearoa. Yang terpenting, filsafat Tiga Pilar masyarakat Papua harus diangkat menjadi landasan konstitusional pengelolaan Tanah Papua.

Dengan merangkul kearifan yang teruji ribuan tahun ini, kita dapat memastikan bahwa air mata Sumatra tidak akan tumpah lagi di tanah Cenderawasih. Masa depan Papua adalah masa depan Indonesia. Masa depan itu harus dibangun bukan di atas puing-puing hutan yang dirubuhkan, melainkan di atas fondasi keselarasan yang telah dijaga leluhur sejak zaman mimpi. Saatnya mendengar kembali bisikan angin di hutan Papua, sebelum ia berubah menjadi raungan air bah yang tak terbendung.