Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENARIK menyimak pernyataan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dalam acara diskusi di Universitas Indonesia atau UI, Depok, Kamis (7/3). JK menyebut sejatinya tidak ada partai politik di Indonesia yang didirikan untuk menjadi oposisi. Menurutnya, semua partai politik memiliki tujuan yang sama, yakni jadi bagian dari penguasa. Oposisi bagi partai politik merupakan sebuah kecelakaan. Pasalnya, untuk menjalankan visi-misi mereka, partai harus berada di pemerintahan.
Pendapat Pak JK tidak ada yang keliru. Apalagi, sistem presidensial dan konstitusi negara tidak mengenal istilah oposisi. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara secara sekaligus. Menjadikan presiden sebagai pemimpin bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/insentif-oposisi
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan Indonesia memiliki modal yang kuat dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.
Suhartoyo juga menanggapi anggapan bahwa hakim yang diusulkan presiden atau DPR akan sulit bersikap independen. Ia menegaskan anggapan itu tidak sepenuhnya benar.
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved