Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengaku kaget dengan pembatalan ajang multievent olahraga pantai ANOC World Beach Games (AWBG) 2023 Bali. Terlebih pembatalan tersebut karena alokasi anggaran untuk AWBG 2023 tidak dikeluarkan pemerintah.
"Saya juga baru baca nih (pembatalan AWBG), karena ketidakadaan anggaran, jadi agak bingung juga nih. Jadi, rasanya, kita akan minta klarifikasi nanti dari Kemenpora, kenapa anggarannya tidak ada, padahal kita sudah sepakat ada alokasi anggaran Piala Dunia U-20 yang tidak jadi itu untuk beberapa event-event yang cukup signifikan, salah satunya AWBG ini," tutur Dede saat dihubungi, Selasa (4/6).
Dijelaskan Dede, penyelenggaraan AWBG 2023 memang sejatinya tidak mendapat anggaran, karena anggaran 2023 fokus untuk alokasi anggaran Piala Dunia U-20.
Baca juga: Bali Mundur Sebagai Tuan Rumah, Kompetisi World Beach Games 2023 Mendadak Batal
Namun, karena gelaran Piala Dunia U-20 batal digelar, DPR bersama Kemenpora sepakat mengalokasikan anggaran tersebut ke gelaran AWBG.
Dede menyebut, jika melihat sisa anggaran yang tidak terpakai dari batalnya gelaran Piala Dunia U-20, seharusnya anggaran tersebut cukup untuk menutupi gelaran AWBG, Agustus mendatang. Tetapi, faktanya, justru AWBG menyatakan pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran untuk gelaran AWBG.
"Alokasi anggaran Piala Dunia U-20 itu yang tersisa sekitar Rp280 miliar dari Rp350 miliar. Nah, buat ANOC itu kalau gak salah butuh sekitar Rp100 miliar sekian. Mestinya tertutup," ucap Dede.
Baca juga: Anggaran AWBG Bali Dikaji
"Nah prinsipnya adalah, sebetulnya masalah ini menjadi tanda tanya besar kenapa ya anggaran kita selalu tidak ada untuk olahraga," imbuhnya.
Dede menduga, hilangnya sisa anggaran Piala Dunia U-20 unutk keperluan pemberian bonus para atlet SEA Games dan ASEAN Paragames 2023.
"Jadi kami juga bingung, bingungnya kok segala perubahan mata anggaran tidak dilakukan bersama-sama dengan DPR mestinya kan dilakukan bersama-sama," jelasnya.
Kerenanya, dirinya menyatakan akan segera melakukan klarifikasi kepada Kemenpora terkait hal tersebut. Dia juga akan meminta klarifikasi kepada Kominte Olimpiade Indonesia (KOI), selaku pihak penyelenggara AWBG 2023, atas batalnya penyelenggaran pesta olahraga pantai tersebut.
"Dalam konteks ini kita juga perlu tanya kepada KOI bukan hanya Kemenpora saja, karena penyelenggara untuk event adalah KOI. Besok saya sampaikan kepada kawan-kawan Komisi X agar kita menyikapi hal ini," tukasnya. (Z-1)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Terdapat tiga kategori lomba di ajang Malang Half Marathon, yaitu Half Marathon (21K), 10K, dan 5K, dengan rute yang dirancang memiliki titik start dan finish berbeda.
Kemenpora mengambil sikap tegas terhadap oknum pelatih berinisial HB yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Erick Thohir memuji kepemimpinan Chef de Mission Reda Manthovani setelah Indonesia meraih 135 medali emas dan finis sebagai runner up ASEAN Para Games 2025.
Ketua Umum PB PII, Abdul Kohar Ruslan, menegaskan bahwa tantangan organisasi pelajar saat ini semakin dinamis, terutama dengan dominasi Generasi Z yang sangat lekat dengan dunia digital.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membuka seleksi terbuka untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
Peter secara terbuka menyoroti masalah mendasar yang menjadi pekerjaan rumah yaitu munculnya polarisasi di tenis meja setelah adanya Indonesia Pingpong League (IPL).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved