Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengaku kaget dengan pembatalan ajang multievent olahraga pantai ANOC World Beach Games (AWBG) 2023 Bali. Terlebih pembatalan tersebut karena alokasi anggaran untuk AWBG 2023 tidak dikeluarkan pemerintah.
"Saya juga baru baca nih (pembatalan AWBG), karena ketidakadaan anggaran, jadi agak bingung juga nih. Jadi, rasanya, kita akan minta klarifikasi nanti dari Kemenpora, kenapa anggarannya tidak ada, padahal kita sudah sepakat ada alokasi anggaran Piala Dunia U-20 yang tidak jadi itu untuk beberapa event-event yang cukup signifikan, salah satunya AWBG ini," tutur Dede saat dihubungi, Selasa (4/6).
Dijelaskan Dede, penyelenggaraan AWBG 2023 memang sejatinya tidak mendapat anggaran, karena anggaran 2023 fokus untuk alokasi anggaran Piala Dunia U-20.
Baca juga: Bali Mundur Sebagai Tuan Rumah, Kompetisi World Beach Games 2023 Mendadak Batal
Namun, karena gelaran Piala Dunia U-20 batal digelar, DPR bersama Kemenpora sepakat mengalokasikan anggaran tersebut ke gelaran AWBG.
Dede menyebut, jika melihat sisa anggaran yang tidak terpakai dari batalnya gelaran Piala Dunia U-20, seharusnya anggaran tersebut cukup untuk menutupi gelaran AWBG, Agustus mendatang. Tetapi, faktanya, justru AWBG menyatakan pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran untuk gelaran AWBG.
"Alokasi anggaran Piala Dunia U-20 itu yang tersisa sekitar Rp280 miliar dari Rp350 miliar. Nah, buat ANOC itu kalau gak salah butuh sekitar Rp100 miliar sekian. Mestinya tertutup," ucap Dede.
Baca juga: Anggaran AWBG Bali Dikaji
"Nah prinsipnya adalah, sebetulnya masalah ini menjadi tanda tanya besar kenapa ya anggaran kita selalu tidak ada untuk olahraga," imbuhnya.
Dede menduga, hilangnya sisa anggaran Piala Dunia U-20 unutk keperluan pemberian bonus para atlet SEA Games dan ASEAN Paragames 2023.
"Jadi kami juga bingung, bingungnya kok segala perubahan mata anggaran tidak dilakukan bersama-sama dengan DPR mestinya kan dilakukan bersama-sama," jelasnya.
Kerenanya, dirinya menyatakan akan segera melakukan klarifikasi kepada Kemenpora terkait hal tersebut. Dia juga akan meminta klarifikasi kepada Kominte Olimpiade Indonesia (KOI), selaku pihak penyelenggara AWBG 2023, atas batalnya penyelenggaran pesta olahraga pantai tersebut.
"Dalam konteks ini kita juga perlu tanya kepada KOI bukan hanya Kemenpora saja, karena penyelenggara untuk event adalah KOI. Besok saya sampaikan kepada kawan-kawan Komisi X agar kita menyikapi hal ini," tukasnya. (Z-1)
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Anggota DPR Maman Imanulhaq menyoroti pentingnya kesiapan digital, seleksi kesehatan, dan pembagian peran otoritas dalam sistem haji baru Arab Saudi.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong evaluasi total terhadap petugas haji Indonesia.
Pembangunan kepemudaan bukanlah isu sektoral yang dapat diselesaikan oleh satu institusi saja melainkan lintas sektoral.
Anggi Wahyuda ingin mewujudkan impian besarnya untuk mencapai Everest Base Camp.
Kemenpora akan menggelar seleksi nasional untuk menentukan atlet-atlet terbaik yang akan mewakili Indonesia di SEA Games 2025.
Kemenpora membentuk Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga yang bertujuan mengembangkan olahraga industri di Indonesia seperti One Pride MMA.
Karena anggaran berasal dari APBN, maka perlu ada pengawasan bersama antara pemerintah dan cabang olahraga sebagai penerima dana.
ISSI akan memanfaatkan dana yang digelontorkan pemerintah untuk mempersiapkan atletnya ke dua ajang besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved