KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana untuk mengadakan pertemuan antara Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), PB Djarum, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membereskan permasalahan anatara ketiganya.
Pertemuan yang rencananya akan diselenggarakan pada Rabu (11/9) ini pun nyatanya harus tertunda karena Menpora Imam Nahrawi berhalangan untuk dapat hadir dalam pertemuan ini.
Menanggapi tersendatnya pertemuan ini, Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto menginginkan agar isu yang kini semakin hangat diperbincangkan ini tidak semakin panjang.
Ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Rabu (11/9) Gatot menyampaikan bahwa Kemenpora mengarapkan permasalahan antara PB Djarum dengan KPAI akan selesai pada hari Kamis atau Jumat ini.
"Harapan kami, pinginnya minggu ini sudah clear. Kalau nggak, ini jadi isu panjang. Kami ingin meminta merek duduk bareng dan kami juga harus minta ketegasan dari KPAI. Awalnya mereka minta dihentikan Audisi Umum Djarum, tapi setelah didesak oleh netizen, jadinya mereka mengatakan ngga minta program Djarum untuk dihentikan." ungkap Gatot.
Gatot menambahkan bahwa Kemenpora harus beraikap adil dan objektif dalam menangani permaslahan ini. Dia pun mengatakan bahwa pada pertemuan nanti, Kemenpora akan meminta pihak Djarum untuk mengubah loga mereka agar tidak terlaly mencolok.
"Pada pertemuan nanti, poinnya kami akan minta Djarum untuk resizing. Pokoknya jangan terlalu mencolok. Selain itu, KPAI juga harusnya jangan mencla-mencle. Kami nggak mau gara-gara ini, kerjaan kami harus ngurusin persoalan Djarum saja. Dua-duanya harus ngalah dan bisa mengambil sikap. Semoga ini bisa diterima dan semoga ini bisa selesai," lanjutnya.
Selain meminta Djarum untuk mengubah pemosisian logo mereka, Gatot juga mengatakan bahwa pernyataan eksploitasi anak yang disampaikan oleh KPAI kurang tepat.
Makna dari eksploitasi sendiri, menurut Gatot, ialah mengambil keuntungan untuk pribadi, keluarga, maupun kelompok. Namun, Djarum tidak mengarah pada tuduhan eksloitasi sama sekali.
"Ini bukan eksploitasi, bukan buat keuntungan pribadi. Ini bisa mengangkat prestasi para atlet dari daerah. Nanti pas pertemuan dengan Menpora harus ada perjanjian tertulis untuk membicarakan mengenai apa maunya dari semua pihak ini," pungkas Gatot. (Des/OL-09-)
