Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana untuk mengadakan pertemuan antara Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), PB Djarum, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membereskan permasalahan anatara ketiganya.
Pertemuan yang rencananya akan diselenggarakan pada Rabu (11/9) ini pun nyatanya harus tertunda karena Menpora Imam Nahrawi berhalangan untuk dapat hadir dalam pertemuan ini.
Menanggapi tersendatnya pertemuan ini, Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto menginginkan agar isu yang kini semakin hangat diperbincangkan ini tidak semakin panjang.
Ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Rabu (11/9) Gatot menyampaikan bahwa Kemenpora mengarapkan permasalahan antara PB Djarum dengan KPAI akan selesai pada hari Kamis atau Jumat ini.
"Harapan kami, pinginnya minggu ini sudah clear. Kalau nggak, ini jadi isu panjang. Kami ingin meminta merek duduk bareng dan kami juga harus minta ketegasan dari KPAI. Awalnya mereka minta dihentikan Audisi Umum Djarum, tapi setelah didesak oleh netizen, jadinya mereka mengatakan ngga minta program Djarum untuk dihentikan." ungkap Gatot.
Gatot menambahkan bahwa Kemenpora harus beraikap adil dan objektif dalam menangani permaslahan ini. Dia pun mengatakan bahwa pada pertemuan nanti, Kemenpora akan meminta pihak Djarum untuk mengubah loga mereka agar tidak terlaly mencolok.
"Pada pertemuan nanti, poinnya kami akan minta Djarum untuk resizing. Pokoknya jangan terlalu mencolok. Selain itu, KPAI juga harusnya jangan mencla-mencle. Kami nggak mau gara-gara ini, kerjaan kami harus ngurusin persoalan Djarum saja. Dua-duanya harus ngalah dan bisa mengambil sikap. Semoga ini bisa diterima dan semoga ini bisa selesai," lanjutnya.
Selain meminta Djarum untuk mengubah pemosisian logo mereka, Gatot juga mengatakan bahwa pernyataan eksploitasi anak yang disampaikan oleh KPAI kurang tepat.
Makna dari eksploitasi sendiri, menurut Gatot, ialah mengambil keuntungan untuk pribadi, keluarga, maupun kelompok. Namun, Djarum tidak mengarah pada tuduhan eksloitasi sama sekali.
"Ini bukan eksploitasi, bukan buat keuntungan pribadi. Ini bisa mengangkat prestasi para atlet dari daerah. Nanti pas pertemuan dengan Menpora harus ada perjanjian tertulis untuk membicarakan mengenai apa maunya dari semua pihak ini," pungkas Gatot. (Des/OL-09-)
Peter secara terbuka menyoroti masalah mendasar yang menjadi pekerjaan rumah yaitu munculnya polarisasi di tenis meja setelah adanya Indonesia Pingpong League (IPL).
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memaparkan 28 agenda besar Kemenpora untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (27/1).
KONTINGEN Indonesia sukses menutup perjuangan di ajang ASEAN Para Games (APG) Ke-13 Tahun 2025 di Thailand.
Pansel terdiri dari lima orang yang diketuai Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) RI Gunawan Suswantoro.
Prestasi gemilang yang ditorehkan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games 2025 Thailand tidak hanya menjadi catatan sejarah olahraga nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus bagi atlet berprestasi SEA Games ke-33 Thailand. Ia berpesan dana tersebut dijadikan tabungan, bukan sekadar upah.
KPAI mendorong penerapan tiga pilar utama dalam pemulihan trauma anak di wilayah terdampak bencana. Pilar pertama adalah trauma healing berbasis resiliensi ekologis (eco-healing).
KONTEN bertajuk 'Sewa Pacar 1 Jam' buatan konten kreator berinisial SL, warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, berbuntut panjang.
Kasus pengeroyokan terhadap Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, oleh sejumlah siswa yang berujung laporan ke Polda Jambi mendapat perhatian dari KPAI.
Program ini dinilai strategis, namun membutuhkan penguatan tata kelola dan keamanan pangan.
KPAI juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan lalu lintas selama periode libur panjang.
Reformasi Polri harus menempatkan perspektif hak anak sebagai prinsip utama, khususnya dalam implementasi UU sistem peradilan anak dan UU TPKS,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved