Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menjajal motor yang biasa digunakan di ajang MotoGP, Senin (11/3) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Dari tiga motor yang ada, Jokowi hanya menaiki satu motor saja dan itu merupakan pabrikan Honda.
"Bagusan motor saya," kata Jokowi seusai mencoba motor dengan mesin berkapasitas 1.000 cc itu.
Jokowi mencicipi rasanya naik motor tersebut setelah melakukan pertemuan dengan CEO Dorna Sport SL Carmelo Ezpeleta, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer dan beberapa pembalap MotoGP.
Baca juga: Jokowi: Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah MotoGP
Dorna Sport, merupakan pemegang hak siar kejuaraan dunia Grand Prix. Sementara ITDC, ialah pengelola kawasan wisata Mandalika yang rencananya akan didirikan sirkuit yang bakal digunakan untuk balapan MotoGP.
"Saya sampaikan bahwa kita siap (gelar MotoGP)," tutur Jokowi saat ditanya kesiapan Indonesia untuk jadi tuan rumah MotoGP. (OL-7)
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved