Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pati pada Rabu (21/1/2026) pagi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas roda pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan normal.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Taj Yasin tiba di Ruang Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati untuk menemui Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Keduanya terlibat perbincangan serius mengenai langkah-langkah strategis penyelenggaraan pemerintahan pasca-insiden hukum yang menjerat kepala daerah setempat.
Kedatangan orang nomor dua di Jawa Tengah ini diduga kuat berkaitan dengan persiapan estafet kepemimpinan di Kabupaten Pati. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika seorang bupati sedang menjalani masa tahanan atau dilarang menjalankan tugasnya, maka wakil bupati akan melaksanakan tugas dan wewenang bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Dalam kaitan ini, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menjadi sosok paling berpeluang untuk menjabat sebagai Plt Bupati Pati guna menghindari kekosongan kekuasaan. "Nanti dulu, saya ketemu Pak Wagub dulu," ujar Risma singkat saat akan memasuki ruang rapat bersama sejumlah anggota DPRD dan pejabat tinggi Pemkab Pati.
Dalam pengarahannya, Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya menjaga integritas di lingkungan birokrasi. Ia meminta seluruh kepala daerah dan pejabat di Jawa Tengah untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh langkah KPK dalam penegakan hukum serta menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Atas nama Gubernur, saya meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan korupsi," tegas Taj Yasin.
Selain masalah hukum, Wagub juga menyoroti kelancaran pelayanan publik, terutama dalam situasi darurat bencana. Ia menjamin bahwa meskipun kepemimpinan daerah sedang mengalami transisi, bantuan bagi warga terdampak banjir di Pati tidak akan terhambat.
Taj Yasin memastikan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemkab Pati dalam menangani bencana banjir tetap solid. Pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pasokan logistik dan kebutuhan medis, dipastikan tetap tersalurkan dengan baik.
"Pelayanan berupa pasokan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak banjir di Pati tetap berjalan lancar. Kami memastikan kebutuhan masyarakat tetap tertangani meskipun ada proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat pimpinan daerah," pungkasnya. (H-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved