Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pati pada Rabu (21/1/2026) pagi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas roda pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan normal.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Taj Yasin tiba di Ruang Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati untuk menemui Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Keduanya terlibat perbincangan serius mengenai langkah-langkah strategis penyelenggaraan pemerintahan pasca-insiden hukum yang menjerat kepala daerah setempat.
Kedatangan orang nomor dua di Jawa Tengah ini diduga kuat berkaitan dengan persiapan estafet kepemimpinan di Kabupaten Pati. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika seorang bupati sedang menjalani masa tahanan atau dilarang menjalankan tugasnya, maka wakil bupati akan melaksanakan tugas dan wewenang bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Dalam kaitan ini, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menjadi sosok paling berpeluang untuk menjabat sebagai Plt Bupati Pati guna menghindari kekosongan kekuasaan. "Nanti dulu, saya ketemu Pak Wagub dulu," ujar Risma singkat saat akan memasuki ruang rapat bersama sejumlah anggota DPRD dan pejabat tinggi Pemkab Pati.
Dalam pengarahannya, Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya menjaga integritas di lingkungan birokrasi. Ia meminta seluruh kepala daerah dan pejabat di Jawa Tengah untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh langkah KPK dalam penegakan hukum serta menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Atas nama Gubernur, saya meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan korupsi," tegas Taj Yasin.
Selain masalah hukum, Wagub juga menyoroti kelancaran pelayanan publik, terutama dalam situasi darurat bencana. Ia menjamin bahwa meskipun kepemimpinan daerah sedang mengalami transisi, bantuan bagi warga terdampak banjir di Pati tidak akan terhambat.
Taj Yasin memastikan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemkab Pati dalam menangani bencana banjir tetap solid. Pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pasokan logistik dan kebutuhan medis, dipastikan tetap tersalurkan dengan baik.
"Pelayanan berupa pasokan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak banjir di Pati tetap berjalan lancar. Kami memastikan kebutuhan masyarakat tetap tertangani meskipun ada proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat pimpinan daerah," pungkasnya. (H-3)
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved