Presiden Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi

PRESIDEN RI Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. Prabowo menegaskan sekolah rakyat digagas sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Peresmian Sekolah Rakyat se-Indonesia ini dipusatkan di Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1). Selain meresmikan sekolah rakyat, Prabowo meninjau langsung proses belajar mengajar dan pertunjukan pentas seni dari para siswa Sekolah Rakyat.

Prabowo lalu menyaksikan kegiatan makan bergizi gratis (MBG) siswa Sekolah Rakyat. Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama.
Agenda ini turut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari kota hingga pelosok negeri

Baca juga : Peresmian Sekolah Rakyat, Ketum DPP GAN: Presiden Prabowo Tepati Janji

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini luput dari sistem pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat kita rancang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak dari keluarga miskin akan tetap miskin. Presiden menginginkan keberanian untuk mengubah kondisi itu,” ujarnya.

 Berdasarkan data Kementerian Sosial, mayoritas siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat rentan. Sekitar 60 persen orang tua siswa bekerja sebagai buruh tani, buruh nelayan, pemulung, tukang rumput, dan pekerja sektor informal lainnya dengan penghasilan tidak tetap. Bahkan, 67 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan.

Baca juga : Kalsel Waspada Penyebaran Super Flu

Selain faktor ekonomi, ditemukan pula siswa yang berasal dari keluarga orang tua tunggal hingga korban kekerasan dalam rumah tangga. Seluruh calon siswa diverifikasi secara ketat melalui pendamping sosial, Dinas Sosial daerah, serta data Badan Pusat Statistik (BPS), dan harus mendapatkan persetujuan kepala daerah.

Saifullah Yusuf menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan tanpa intervensi atau praktik suap.

“Sesuai arahan Presiden, tidak boleh ada sogok-menyogok atau titipan. Menteri Sosial pun tidak bisa menitipkan siapa pun. Semua harus murni berdasarkan kondisi dan kebutuhan,” tegasnya.

Kunjungan Prabowo ke Kalsel ini turut didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko PM Muhaimin Iskandar, Mensos Saifullah Yusuf, hingga Seskab Teddy Indra, serta Gubernur Kalsel, Muhidin. (DY/E-4)