Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMULIHAN kembali kawasan terdampak banjir besar Sumatra menjadi momentum membangun Aceh lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan fiskal (anggaran) dan regulasi (aturan) bukan hanya dapat menggantikan yang rusak, tapi lebih dari itu, yakni mampu membangun lebih baik dari sebelumnya.
"Universitas Syiah Kuala mendukung sepenuhnya kebijakan nasional untuk membangun kembali kawasan banjir. Mengerahkan berbagai pakar lintas disiplin ilmu. Mulai perencanaan infrastruktur, mitigasi bencana, kesehatan, pendidikan, pemulihan sosial dan perekonomian masyarakat terdampak," demikian antara lain dikatakan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Aceh, Profesor Marwan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan singkat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Sabtu (10/1) kemarin.
Marwan memuji atas terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) DPR RI guna pemulihan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dari kerusakan akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Dengan demikian telah terdorong percepatan penanganan paskabencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga percepatan rehabilitasi dan rekontruksi.
Menurut Rektor Marwan, kehadiran Satgas DPR RI telah berdampak sangat bagus. Misalnya koordinasi yang sebelumnya seperti kurang berjalan atau terkesan macet, sekarang telah mencair, terarah, dan produktif.
Lalu beberapa langkah sudah dilakukan lebih cepat, efektif, dan terukur menyelesaikan persoalan di lapangan. Sangat terasa tidak ada kesenjangan hingga ke tingkat lapangan.
Adapun sebelumnya dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Percepatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Paska Bencana Sumatra DPR RI dan Satgas Pemerintah di Banda Aceh, Sufmi Dasco mengatakan, penanganan pemulihan pasca bencana Sumatra ditarik ke skala tingkat nasional.
Tujuannya proses rehabilitasi dan rekontruksi bisa dipercepat sehingga segera dirasakan langsung oleh masyarakat korban terdampak.
Sufmi Dasco yang merupakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menargetkan pemulihan kawasan terdampak bencana banjir besar itu bisa selesai sebelum bulan Ramadan. Lalu aktivitas pemerintah daerah juga berjalan normal serta pelayanan publik pulih sebagaimana biasa.
Secara terpisah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Profesor Mustatanir, kepada Media Indonesia, Minggu (11/1) mengatakan, sejak peristiwa besar banjir akibat siklon senyar 24-27 November 2025 melanda Sumatra, sekitar 2.000 relawan dari Universitas jantung hati masyarakat Aceh itu telah turun ke lokasi. Mereka adalah para pakar dari berbagai keahlian, Dokter Kesehatan, dosen, tenaga akademisi dan mahasiswa.
Mereka menembus ke berbagai kabupaten/kota di Aceh yang terdampak banjir dahsyat itu. Guna melakukan survei dan membangun atau pemulihan kembali jaringan air bersih, kesehatan, sanitasi, pendidikan, pertanian, perkebunan atau lainnya. Dari temuan lapangan tampak kerusakan cukup parah hingga ke depan membutuhkan waktu lama dan harus mengerahkan banyak sumber daya handal untuk mengembalikan kondisi normal.
"Beberapa hari setelah banjir, pakar berbagai keahlian dan ratusan dokter kesehatan dari USK langsung turun lapangan. Tiga hari lalu juga menyebar 719 mahasiswa KKN lintas disiplin ilmu, ke berbagai lokasi paling parah. Untuk membantu rebilitasi dan rekontruksi ke depan USK juga siap melibatkan para pakar dan ilmuan yang ada," tutur Doktor Mustanir yang Sabtu kemarin juga ikut bersama Rektor Marwan menemui Sufmi Dasco Ahmah di Air Port Sultan Iskandar Muda. (MR/E-4)
Keputusan ini diambil lantaran delapan desa di Aceh Tengah masih terisolasi total akibat kerusakan infrastruktur yang parah pascabencana banjir dan tanah longsor.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Padang, Sumatra Barat, mempercepat pemulihan saluran irigasi Gunung Nago sebagai langkah darurat mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
BENCANA alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025 lalu meninggalkan luka mendalam bagi ribuan warga, termasuk di wilayah Tapanuli Tengah.
GREENPEACE Indonesia menilai rencana pengalihan izin 28 perusahaan yang dicabut Satgas Penertiban Kawasan Hutan kepada Danantara sebagai preseden buruk.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan yang terbukti memperburuk dampak banjir Sumatra, tanpa kejelasan pengelolaan berpotensi menciptakan kekosongan pengawasan
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan konektivitas pascabencana di wilayah Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh terus mendukung pemulihan layanan dasar pascabencana di Provinsi Aceh.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
KEMENTERIAN Kehutanan mengoptimalkan pemanfaatan kayu gelondongan yang hanyut saat banjir di Sumatra, tepatnya di Aceh Utara, Aceh, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved