Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan alokasi terbesar berada pada bidang infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp275 miliar. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.
Selain itu, Pemprov Sumut juga berencana membangun 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai tersebut setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.
“Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bila memang Huntap sudah ter-cover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta,” kata Bobby saat Rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatra Utara, Senin (12/1).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan keseriusan pemerintah pusat untuk terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatra Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat telah menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Letjen Suharyanto.
Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.
“Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian. (AP/E-4)
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan konektivitas pascabencana di wilayah Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh terus mendukung pemulihan layanan dasar pascabencana di Provinsi Aceh.
PEMULIHAN kembali kawasan terdampak banjir besar Sumatra menjadi momentum membangun Aceh lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
KEMENTERIAN Kehutanan mengoptimalkan pemanfaatan kayu gelondongan yang hanyut saat banjir di Sumatra, tepatnya di Aceh Utara, Aceh, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
KONDISI pendidikan di Provinsi Aceh pascabanjir pada November 2025 masih memprihatinkan dan memerlukan pemulihan segera serta terarah.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengusulkan tambahan anggaran guna mempercepat pemulihan dampak bencana di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved