Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemulihan nasional pascabencana.
Ia menyebut ratusan infrastruktur jembatan dan jalan rusak akibat bencana ini. Selain itu, sektor pertanian, khususnya jaringan irigasi, tertimbun longsor.
"Hamparan ratusan ribu hektare sawah juga kini terkendala karena tertutup lumpur,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Selasa (6/1).
Menurutnya, kondisi sawah yang terendam lumpur menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada keberlangsungan hidup petani. Ia menilai, pemerintah perlu memikirkan skema bantuan konkret, baik dalam bentuk subsidi maupun pengganti pekerjaan sementara.
“Hati saya terenyuh melihat hamparan sawah yang kini tertutup lumpur. Bagi saudara-saudara kita, sawah bukan sekadar lahan, tapi tumpuan hidup keluarga,” kata Rahmat.
Rahmat juga menyoroti besarnya kerugian akibat bencana, tidak hanya secara fisik, tetapi juga ekonomi. Maka dari itu, ia mendorong agar program pemulihan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemulihan ekonomi petani.
"Kita dorong program subsidi dan solusi pekerjaan alternatif selama masa pemulihan ini. Selain pembangunan infrastruktur, prioritas kita adalah bagaimana para petani bisa kembali berdaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk penanganan bencana. Rahmat berharap anggaran tersebut dapat menyasar program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terdampak.
"Mudah-mudahan, insya Allah, anggaran ini menyasar program-program yang menjadi perhatian kita bersama. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sumatera Barat akan segera pulih. Mohon doa dan dukungannya,” tutup Rahmat. (E-4)
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan konektivitas pascabencana di wilayah Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh terus mendukung pemulihan layanan dasar pascabencana di Provinsi Aceh.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
PEMULIHAN kembali kawasan terdampak banjir besar Sumatra menjadi momentum membangun Aceh lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
DI tengah sawah yang sempat tertimbun lumpur setinggi lutut akibat bencana hidrometeorologi, secercah harapan mulai tumbuh.
AEON menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI sebagai bagian dari upaya mendukung proses pemulihan di Sumatra.
Sekolah tersebut sebelumnya terdampak bencana banjir bandang pada Desember lalu.
Selama lebih dari tiga bulan, untuk sekadar membeli beras, obat-obatan, atau kebutuhan pokok lainnya, warga harus menantang derasnya arus dan licinnya bebatuan sungai.
BENCANA longsor melanda Desa Sibio-bio, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, pada 25 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIB.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved