Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemulihan nasional pascabencana.
Ia menyebut ratusan infrastruktur jembatan dan jalan rusak akibat bencana ini. Selain itu, sektor pertanian, khususnya jaringan irigasi, tertimbun longsor.
"Hamparan ratusan ribu hektare sawah juga kini terkendala karena tertutup lumpur,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Selasa (6/1).
Menurutnya, kondisi sawah yang terendam lumpur menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada keberlangsungan hidup petani. Ia menilai, pemerintah perlu memikirkan skema bantuan konkret, baik dalam bentuk subsidi maupun pengganti pekerjaan sementara.
“Hati saya terenyuh melihat hamparan sawah yang kini tertutup lumpur. Bagi saudara-saudara kita, sawah bukan sekadar lahan, tapi tumpuan hidup keluarga,” kata Rahmat.
Rahmat juga menyoroti besarnya kerugian akibat bencana, tidak hanya secara fisik, tetapi juga ekonomi. Maka dari itu, ia mendorong agar program pemulihan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemulihan ekonomi petani.
"Kita dorong program subsidi dan solusi pekerjaan alternatif selama masa pemulihan ini. Selain pembangunan infrastruktur, prioritas kita adalah bagaimana para petani bisa kembali berdaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk penanganan bencana. Rahmat berharap anggaran tersebut dapat menyasar program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terdampak.
"Mudah-mudahan, insya Allah, anggaran ini menyasar program-program yang menjadi perhatian kita bersama. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sumatera Barat akan segera pulih. Mohon doa dan dukungannya,” tutup Rahmat. (E-4)
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan konektivitas pascabencana di wilayah Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh terus mendukung pemulihan layanan dasar pascabencana di Provinsi Aceh.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
PEMULIHAN kembali kawasan terdampak banjir besar Sumatra menjadi momentum membangun Aceh lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
HARAPAN baru mulai tumbuh di tengah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan pemda di Sumatra Utara agar tidak menyelewengkan dana penanganan bencana.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
BADAN Rescue Nasional Demokrasi (NasDem) Sumatera Barat menargetkan pembentukan pengurus Badan Rescue NasDem Daerah (BRND) tingkat kota, kabupaten dan kecamatan yang ada di Sumbar.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved