Headline

Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.

Pejabat 'Blunder' di Media Kala Bencana Sumatra, Pakar Komunikasi: Minim Sensitivitas Publik

Faishol Taselan
09/12/2025 13:22
Pejabat 'Blunder' di Media Kala Bencana Sumatra, Pakar Komunikasi: Minim Sensitivitas Publik
Suasana pusat Kota Kuala Simpang yang luluh lantak akibat banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).(Antara)

BANYAK pejabat yang memberikan pernyataan tak pantas terkait dengan bencana di Sumatra. Terlebih masyarakat korban bencana masih dalam tahap pemulihan. Pakar komunikasi Suko Widodo pun menilai banyak pejabat yang memberikan pernyataan yang terkesan blunder. 

“Dalam situasi bencana dan kategori darurat, seharusnya pejabat membuat pernyataan yang informatif dan direktif.  Sementara lupakan pernyataan yang sifatnya analisis,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) ini di Surabaya, Selasa (9/12).

Menurut Suko, pejabat idealnya menyampaikan terkait proses penanganan bencana. Gaya komunikasi yang tepat seharusnya dengan melihat fakta yang ada sebelum berkomentar. 

“Seharusnya sebelum membuat pernyataan, pejabat perlu data-data valid. Perlunya memperhitungkan risiko pada setiap pernyataan yang ada, jangan sampai kedepannya akan menimbulkan kericuhan,” ungkapnya.

Manajemen Bencana

Tidak hanya soal pernyataan, Suko juga menyoroti manajemen bencana yang kurang. Bahwa fenomena penjarahan tersebut dapat terjadi akibat adanya manajemen bencana yang kurang baik.

“Fenomena itu menunjukkan bahwa negara kurang bisa menjamin kehidupan warganya sehingga dalam bencana yang terjadi muncul berbagai side effect yang buruk,” ujarnya.

Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa pentingnya pengetahuan manajemen bencana yang baik. Selain itu, perlu peningkatan terkait pengetahuan mitigasi serta pentingnya makna menjaga alam.

“Ini pelajaran ke depan, agar pemerintah dan semua pihak belajar tentang manajemen resiko bencana,” ungkapnya.

Suko menambahkan bahwa banyak kebijakan lingkungan dilanggar oleh pihak-pihak yang serakah dan demi keuntungan pribadi. Akibatnya, alam rusak dan melahirkan bencana bagi manusia lain.

“Pemerintah perlu menegakkan regulasi yang ada secara ketat agar ke depannya hal serupa tidak terjadi,” ujarnya.

Terakhir, Suko mengingatkan agar semua pihak bisa bahu-membahu membantu dalam menangani permasalahan yang ada.

“Selain itu, dalam keadaan ini pemerintah dan warga harus bersinergi dalam membantu saudara kita yang terdampak,” katanya. (FL/E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya