Cabai Lokal Kepri Belum Cukupi Kebutuhan, Harga Fluktuatif Tergantung Pasokan

PRODUKSI cabai lokal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga kini masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat pemenuhan cabai besar di Kepri baru mencapai sekitar 37,38 persen dari total kebutuhan tahunan.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengungkapkan, kebutuhan cabai besar di Kepri mencapai 12.074 ton per tahun. Namun, produksi lokal saat ini baru berada di angka 4.508 ton. Sementara itu, kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada komoditas cabai rawit, di mana produksi lokal hanya mampu memenuhi 19,34 persen kebutuhan atau sekitar 1.488 ton dari total kebutuhan 7.236 ton per tahun.

“Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan produksi lokal. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk terus mengembangkan sektor pertanian di Kepri,” ujarnya saat menghadiri penanaman perdana bibit cabai di Pantai Halona, Galang Baru, Kamis (8/1).

Baca juga : Pemprov Jatim Gelar Pasar Murah Perdana 2026, Jaga Stabilitas Harga Cabai dan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Ramadan

Ia menilai ketergantungan pasokan cabai dari luar daerah masih menjadi persoalan utama, terlebih di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan pertanian di wilayah Kepulauan Riau. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mulai mendorong transformasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, mekanisasi, digitalisasi, hingga pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming.

Penanaman bibit cabai hijau dan merah di Galang Baru ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah juga mendukung pengembangan pertanian lahan kering serta diversifikasi tanaman guna meningkatkan produktivitas petani lokal.

Dia menegaskan, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai sangat diperlukan untuk menutup kekurangan pasokan pangan, khususnya komoditas cabai, di Kepulauan Riau. (H-2)