Bapanas Klaim Harga Pangan Strategis Mulai Stabil dan Menurun

PEMERINTAH melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memantau volatilitas harga pangan pokok strategis selama minggu pertama Ramadan 1447 Hijriah. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menuturkan, berdasarkan pemantauan, kondisi pangan pokok di pasaran mulai stabil dan menurun.

Pihaknya optimistis harga pangan sampai Idulfitri mendatang masih dapat terus terjaga.

"Semua pangan pokok stabil. Stok aman. Mudah-mudahan memasuki Lebaran dengan pemantauan seperti ini, bisa turun harganya. Walaupun memang bervariasi, tapi kecenderungannya kita lihat sudah mulai stabil dan menurun," tutur Ketut dalam keterangan yang dikutip, Jumat (27/2).

Baca juga : Harga Bahan Pokok di DIY Melejit termasuk Cabai, Pemerintah Dituntut Segera Kendalikan Harga

Misalnya dari pemantauan di Pasar Senen, Jakarta, kemarin (26/2), sebagian besar pangan pokok strategis berada dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen. Termasuk harga cabai rawit merah mulai mengalami penurunan di pasar turunan seperti Pasar Senen.

"Di Pasar Senen Blok III terpantau daging sapi relatif harganya baik Rp 130.000, Rp135.000 sampai Rp140.000. Daging ayam Rp40.000. Kemudian cabai rawit merah Rp100.000. Ini sudah turun dari Rp110.000 kemarin. Kemudian telur bervariasi, ada yang Rp29.000, ada yang Rp30.500," beber Ketut.

Guna mengendalikan volatilitas harga pangan, Bapanas bersama Perum Bulog memastikan akan terus-menerus melaksanakan berbagai program intervensi pangan. Program stimulus ekonomi seperti bantuan pangan dan penyediaan beras dengan subsidi harga diharapkan mampu berperan sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca juga : Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan di Sejumlah Daerah di Jawa Tengah mulai Bergerak Naik

"Bantuan pangan nanti akan didorong di tahun ini, ada 33,2 juta KPM (keluarga penerima manfaat), akan diberikan di bulan Maret. Ini kita siapkan semua, sehingga semua program kita akan didorong, untuk kemudian bantuan pangan tersebut dijalankan," jelas Ketut.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan pangan beras dan minyak goreng sebesar Rp11,92 triliun. Jumlah penerima bantuan pangan pun ditingkatkan secara drastis menjadi 33.244.408 penerima di seluruh Indonesia.

Adapun lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar antara lain Jawa Barat sejumlah 6.093.530 penerima. Kemudian Jawa Timur dengan 5.638.478 penerima dan Jawa Tengah dengan 5.071.126 penerima. Disusul Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten dengan 1.298.597 penerima.

Sementara, jumlah penerima bantuan pangan untuk Indonesia wilayah timur pun turut ditingkatkan. Provinsi Maluku ditambahkan 142.978 penerima dibandingkan program sebelumnya, sehingga saat ini total menjadi 266.500 penerima. Maluku Utara ditambah 55.017 penerima sehingga menjadi 112.428 penerima.

Provinsi Papua pun bertambah 50.973 menjadi total 118.076 penerima. Papua Barat bertambah 30.197 menjadi 74.044 penerima. Untuk Papua Barat Daya bertambah 35.030 menjadi 78.965 penerima. 

Selanjutnya total penerima di Papua Pegunungan bertambah 112.805 menjadi 265.356 penerima, Papua Selatan bertambah 26.041 menjadi 73.601 penerima, dan Papua Tengah bertambah 55.997 menjadi 228.654 penerima.

Bapanas berharap gelontoran bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah dapat menyokong kebutuhan konsumsi selama Ramadan ini. Selain itu harapannya terjadi peralihan pengeluaran konsumsi penerima bantuan pangan ke hal lainnya yang juga merupakan kebutuhan pokok atau hal produktif lainnya.

Tak hanya itu, Bapanas juga memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras terus berjalan sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, Bapanas telah memperpanjang program SPHP beras tahun 2025 hingga akhir Februari 2026. 

Program penyediaan beras dengan subsidi harga ini pun akan berlanjut mulai Maret mendatang. Anggaran yang disiapkan untuk program SPHP beras tahun 2026 sejumlah Rp4,97 triliun.

Angka tersebut setara dengan biaya subsidi harga yang diberikan pemerintah untuk total beras SPHP yang dibeli masyarakat sejumlah 828 ribu ton.

Terpisah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian mengamanatkan kestabilan harga pangan pokok strategis. Menurutnya, tidak boleh ada yang membuat anomali harga pangan di Ramadan ini.

"Tolong deh jangan main-main di bulan suci Ramadan. Kami langsung koordinasi kalau ada yang menaikkan harga, pasti ditindak. Seluruh sektor pangan bahan pangan pokok di bulan suci Ramadan harus ikut regulasi harga yang ada. Jangan mengganggu rakyat," tegas Amran.

Kondisi harga pangan secara nasional dipaparkan pula oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan terbaru sampai minggu ketiga Februari 2026 tercatat masih terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Kendati begitu, dari 23 provinsi tersebut hanya 7 provinsi saja yang mengalami kenaikan IPH yang melebihi 2%. Tujuh provinsi tersebut antara lain Jawa Tengah dengan kenaikan IPH 2,23%, Jawa Barat 2,39%, Jawa Timur 3,13%, Bali 3,23%, D.I.Yogyakarta 3,61%, Kepulauan Bangka Belitung 4,57%, dan Nusa Tenggara Barat 5,47%. (H-2)