Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bergerak cepat dalam upaya percepatan rehabilitasi wilayah pasca-banjir di Provinsi Aceh. Sjafrie memimpin langsung peninjauan lapangan dan rapat koordinasi persiapan Satuan Tugas (Satgas) Kuala di Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (4/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Sjafrie melakukan peninjauan udara (helicopter view) untuk memetakan sedimentasi sungai secara menyeluruh, dilanjutkan dengan menyisir langsung alur sungai hingga ke kawasan muara Tamiang menggunakan kapal. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan hebat.
Sjafrie menegaskan bahwa pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala akan dimulai dalam dua pekan ke depan. Langkah ini diambil agar normalisasi sungai dapat berjalan selaras dengan program rekonstruksi yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait.
“Normalisasi sungai dan muara harus segera berjalan. Kami menargetkan pengerahan alat berat dimulai dua minggu lagi agar pemulihan akses transportasi air dan aktivitas nelayan kembali normal,” ujar Sjafrie.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Pangdam Iskandar Muda, hingga Bupati Aceh Tamiang.
Sjafrie menekankan bahwa pembentukan Satgas Kuala memiliki misi strategis yang melampaui sekadar pengerukan fisik. Proyek ini diharapkan menjadi mesin penggerak pemulihan ekonomi bagi warga yang menggantungkan hidup di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara.
“Pembentukan Satgas ini tidak hanya soal normalisasi alur, tetapi untuk menguatkan kembali perekonomian masyarakat, mulai dari sektor pertanian hingga perdagangan lokal yang lumpuh akibat pendangkalan dan banjir,” tegasnya.
Adapun, Satgas Kuala dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Jhon Lin juga merupakan bagian dari Satgas Kuala yang melibatkan 200 orang tersebut.
Satgas Kuala telah menyusun rencana operasional mendalam untuk normalisasi wilayah pesisir di Aceh Tamiang. Langkah awal dimulai dengan peninjauan lapangan di sepanjang alur Kuala Tamiang hingga batas muara laut guna menentukan jenis alat berat yang dibutuhkan serta mekanisme pengerjaan yang paling efektif di lapangan.
Pasca-peninjauan, otoritas terkait langsung melakukan evaluasi untuk membagi tugas ke dalam dua kelompok kerja utama, yakni Gugus Tugas Pendalaman Kuala Tamiang dan Gugus Tugas Normalisasi atau pembersihan kuala. Untuk mendukung pergerakan di medan tersebut, proses mobilisasi kapal dan peralatan pendukung ditargetkan selesai pada minggu kedua Januari 2026 menuju titik kumpul di area muara, sebelum pelaksanaan tugas utama dimulai secara resmi pada awal Februari 2026.
Seluruh dukungan logistik operasi ini disediakan sepenuhnya oleh Kementerian Pertahanan dengan mengerahkan fasilitas taktis seperti speed boat hingga hovercraft. Selain itu, Gugus Tugas Normalisasi akan dibekali dengan peralatan penjernih air khusus untuk memastikan kualitas air di lokasi pengerjaan tetap terjaga dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
Dari sisi manajerial, Mabes TNI akan menangani seluruh prosedur administrasi lingkungan, sementara aspek kesiapan personel dijamin melalui sistem perawatan kesehatan mandiri yang disiapkan secara internal oleh Satgas Kuala.
Adapun pusat kendali operasional akan bertempat di Kapal Markas Kemhan dengan pengawalan ketat dari KRI. Dalam pelaksanaannya, Satgas tetap melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, di mana saat ini masing-masing gugus tugas tengah merampungkan rencana kegiatan pelaksanaan mendetail demi memastikan target normalisasi tercapai secara efektif dan tepat waktu. (H-2)
Sjafrie menegaskan bahwa sejarah perjalanan Timor Timur adalah urusan kebangsaan yang harus diletakkan pada fondasi empati dan persaudaraan.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa pendidikan vokasi pertahanan harus adaptif terhadap kebutuhan negara.
Menlu RI Sugiono dan Menhan Sjafrie bertemu Presiden Turki Erdogan di Istanbul untuk menyampaikan hasil Dialog 2+2 dan menegaskan kerja sama strategis bilateral.
Menlu Sugiono dan Menhan Sjafrie bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, membahas situasi Gaza dan rencana Pasukan Stabilisasi Internasional.
Sinergi antara jalur diplomasi dan pertahanan menjadi instrumen vital dalam menghadapi tantangan keamanan internasional saat ini.
Selain melakukan pertemuan bilateral, Sjafrie beserta jajaran juga meninjau langsung fasilitas industri pertahanan Turki di ASELSAN.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
SATUAN Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkapkan empat permasalahan utama yang harus segera dituntaskan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra.
PEMERINTAH mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan menyiapkan langkah-langkah berbasis sains dan teknologi guna membangun ketahanan pascabencana.
Keberadaan ribuan gelondongan kayu dan hewan langka menjadi potret utama bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved