Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Riau memastikan roda pemerintahan tetap berlanjut usai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. OTT itu diketahui juga menangkap sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau.
"Pemerintahan harus berjalan dengan baik. Semua pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti. Semua fungsi-fungsi pemerintahan harus berjalan dengan baik. Termasuk kegiatan hari ini kita tidak menunda rapat stunting. Bahwa yang diharapkan masyarakat adalah pelayanan pemerintahan harus berjalan dengan baik, dan itu harus kita jaga," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, Selasa (4/11).
Ia juga menyampaikan rasa prihatin atas OTT KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, dan sejumlah pejabat dan rekanan proyek.
"Terkait hari ini yang sudah menjadi isu publik, Pemprov Riau menyampaikan rasa prihatin terhadap peristiwa ini," ungkapnya.
Ia jugai menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus hukum pejabat Riau tersebut kepada KPK. Selain itu, pihaknya siap menerima petunjuk.
"Untuk proses hukum tentunya kita mendukung apa pun yang dilakukan aparat hukum kita KPK, dan kita siap menerima petunjuk diperintahkan. Mohon doa untuk kawan-kawan semua untuk Riau lebih baik," pungkasnya. (RK/E-4)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Riau yang juga Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan normal.
FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid adalah bukti pengkhianatan terhadap publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (6/11), menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima total Rp2,25 miliar dari praktik pemerasan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) diduga menggunakan uang dari praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
KPK tengah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) kepada sejumlah dinas selain PUPRPKPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved