Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TINGKAT okupansi hotel bintang empat di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan tahun lalu. Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah juga diyakini juga akan mempersempit ruang gerak industri perhotelan.
Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Cirebon, Hotel Aston mencatat okupansi sebanyak 72.446 tamu sepanjang 2024. Angka ini turun sebesar 33,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Hotel Patra masih lebih stabil dengan jumlah tamu sebanyak 70.237, meski tetap mengalami penurunan sebesar 6,12%.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon Ida Khartika, menjelaskan penurunan okupansi hotel di Kabupaten Cirebon disebabkan banyak faktor. Akan lebih diperparah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang melarang penyelenggaraan acara seremonial di hotel. “Larangan ini berdampak langsung pada tingkat hunian kamar, terutama dari sektor meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE) yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi hotel berbintang,” tutur Ida, Jumat (14/2).
Kebijakan tersebut, lanjut Ida, diyakini akan mempersempit ruang gerak industri perhotelan. "Banyak instansi yang biasanya mengadakan kegiatan di hotel kini mencari alternatif lain, seperti gedung pertemuan milik pemerintah atau bahkan daring,” tutur Ida.
Kondisi tersebut menurut Ida tentu akan berdampak pada tingkat okupansi hotel. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya daya beli masyarakat yang masih lemah. Sehingga mereka pun memilih penginapan nonhotel seperti guest house, apartemen yang disewakan dan lainnya. “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” tutur Ida.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai, mengungkapkan bahwa surat edaran dari Kemendagri yang memperkuat Inpres No 1 tahun 2025 dan edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah diterima Pemkab Cirebon pada Selasa (12/2).
Hilmy mengatakan, poin-poin dalam surat edaran Mendagri tersebut akan disusun dan dipelajari terlebih dahulu oleh BKAD dan Bappelitbangda. Namun Hilmy memastikan, Pemkab Cirebon akan menyesuaikan alokasi anggaran, baik untuk perjalanan dinas atau hak-hak pimpinan kepala daerah. “Termasuk bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada atau dilaksanakan di hotel, mana saja yang boleh, kegiatan seperti apa yang boleh, kegiatan apa yang tidak boleh,” ujar Hilmy.
Menurut Hilmy, BKAD juga akan mengkaji poin-poin yang bisa disesuaikan agar persentase efisiensi anggaran bisa sesuai dengan kemampuan Pemkab Cirebon. Sejauh informasi yang ia terima, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri mencapai 50%. Sedangkan untuk efisiensi di tingkat pemerintah daerah sendiri, persentase efisiensinya berada di bawah angka 50%. Kendati demikian, efisiensi di tingkat pemerintah daerah juga harus konvergentif dengan pemerintah pusat. (S-1)
Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang bisa memicu terjadinya kebakaran.
Beras didistribusikan di Pasar Pagi dan Pasar Harjamukti. Total yang sudah dikeluarkan sekitar 25 ton
Jumlah pelanggan tahun ini mengalami kenaikan 3,6% dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 1.958.321 pelanggan
Pekerja migran tersebut, kata dia, terakhir menghubungi keluarga pada akhir Juni 2025 untuk mengeluhkan kondisi kesehatannya.
Sekolah negeri favorit yang letaknya di tengah kota, sedangkan untuk sekolah negeri di pinggir kota juga masih tetap mencari siswa baru.
Ujian tes standar tahap 2 jalur prestasi ini menjadi salah satu alternatif bagi siswa berprestasi agar dapat diterima tanpa harus bersaing melalui jalur domisili.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendukung mengizinkan kembali pemda menggelar kegiatan di hotel untuk menggerakkan perekonomian daerah
penerapan kebijakan efisiensi dari pemerintah dinilai semakin memperberat kondisi industri pertelevisian dalam negeri seiring turunnya belanja iklan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY, Deddy Pranowo mengungkapkan, tingkat hunian hotel di DIY dari Januari, terus mengalami penurunan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada terganggunya program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengamanan kawasan hutan di Kalimantan Selatan.
Perhotelan pun melakukan langkah penghematan, misalnya, jam kerja karyawan dikurangi.
SEJAK diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, industri perhotelan di Indonesia mengalami penurunan tingkat hunian hotel di berbagai daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved