Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih dalam tahap persiapan. Saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, mengatakan belum dilaksanakannya program MBG di Kabupaten Cianjur karena masih menunggu SK penetapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Sehingga, sampai sekarang program MBG masih bersifat uji coba.
"Jadi, kalau ada oknum-oknum yang memungut uang pada program MBG, saya garis bawahi itu bohong," kata Ganjar, Jumat (17/1).
Ganjar menjelaskan, belum lama ini unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur bersama jajaran Komisi D menyambangi Badan Gizi Nasional. Kedatangan mereka untuk beraudiensi membahas pelaksanaan program MBG di Kabupaten Cianjur.
"Informasi yang kami peroleh, insya Allah untuk Kabupaten Cianjur pada tahap awal dialokasikan anggarannya sebesar Rp2,2 triliun untuk MBG," ujar Ganjar yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur.
Anggaran itu bersumber dari APBN. Artinya, anggaran sebesar itu di luar alokasi APBD.
"Tentunya yang nanti akan dilaksanakan 100% (dari APBD) pada 2026. Tahap awal dialokasikan anggarannya dari pusat," terangnya.
Secara teknis, penyaluran MBG harus dibangun dapur-dapur umum. Pengelolaannya bisa dilaksanakan pihak ketiga dengan badan usaha berupa yayasan, perseroan terbatas (PT), bahkan BUMDes.
"Yang penting pihak pengelola harus menyediakan dapur umum dengan luasan 800-1.000 meter persegi. Itu nanti bisa dibiayai dulu sendiri, kemudian di-rembuist. Sistem penggajian dilakukan langsung pusat," ungkapnya.
Pemilihan menunya, kata Ganjar, tentu harus memenuhi kebutuhan gizi. Terpenting mencakup protein hewani dan nabati yang seimbang.
"Bisa ayam fillet, ikan, lele, dan sejenisnya. Kemudian sayur-sayuran. Pokoknya yang bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang," pungkasnya. (H-2)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved