Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih dalam tahap persiapan. Saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, mengatakan belum dilaksanakannya program MBG di Kabupaten Cianjur karena masih menunggu SK penetapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Sehingga, sampai sekarang program MBG masih bersifat uji coba.
"Jadi, kalau ada oknum-oknum yang memungut uang pada program MBG, saya garis bawahi itu bohong," kata Ganjar, Jumat (17/1).
Ganjar menjelaskan, belum lama ini unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur bersama jajaran Komisi D menyambangi Badan Gizi Nasional. Kedatangan mereka untuk beraudiensi membahas pelaksanaan program MBG di Kabupaten Cianjur.
"Informasi yang kami peroleh, insya Allah untuk Kabupaten Cianjur pada tahap awal dialokasikan anggarannya sebesar Rp2,2 triliun untuk MBG," ujar Ganjar yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur.
Anggaran itu bersumber dari APBN. Artinya, anggaran sebesar itu di luar alokasi APBD.
"Tentunya yang nanti akan dilaksanakan 100% (dari APBD) pada 2026. Tahap awal dialokasikan anggarannya dari pusat," terangnya.
Secara teknis, penyaluran MBG harus dibangun dapur-dapur umum. Pengelolaannya bisa dilaksanakan pihak ketiga dengan badan usaha berupa yayasan, perseroan terbatas (PT), bahkan BUMDes.
"Yang penting pihak pengelola harus menyediakan dapur umum dengan luasan 800-1.000 meter persegi. Itu nanti bisa dibiayai dulu sendiri, kemudian di-rembuist. Sistem penggajian dilakukan langsung pusat," ungkapnya.
Pemilihan menunya, kata Ganjar, tentu harus memenuhi kebutuhan gizi. Terpenting mencakup protein hewani dan nabati yang seimbang.
"Bisa ayam fillet, ikan, lele, dan sejenisnya. Kemudian sayur-sayuran. Pokoknya yang bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang," pungkasnya. (H-2)
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Atas kejadian tersebut, pihak SPPG telah melakukan diskusi dan mediasi dengan Person in Charge (PIC) sebagai penanggung jawab di lapangan.
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Guru dan mahasiswa dilibatkan dalam pendidikan gizi di sekolah penerima MBG untuk meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengoptimalkan konsumsi makanan siswa.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Peninjauan akan melibatkan instansi terkait guna memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar lokasi, spesifikasi bangunan, serta aspek keselamatan dan kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved