Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan penaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 6% dan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% tidak bakal mengganggu kelangsungan usaha perhotelan dan restoran.
"Kalau UMK sudah kita prediksi, bahwa pengusaha hotel sudah memprediksi setiap tahun bakal naik. UMK kita naik 6% dari 6,5%," tegas Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, Senin (23/12).
UMK 2025 di Kota Malang naik 6% dari UMK 2024 sebesar Rp3.309.144. Karena itu, Agoes mengimbau seluruh pengusaha hotel dan restoran segera menyesuaikan dan mematuhi ketentuan tersebut. Adapun potensi pekerja anggota PHRI sekitar 4.200 karyawan dari 92 usaha perhotelan, restoran, lembaga pendidikan, dan afiliasi katering.
"Kami harap teman-teman mengikuti mengingat PHRI turut membahas di dewan pengupahan," katanya.
Sedangkan penaikan PPN 12% yang penerapannya pada 1 Januari 2025, Agoes mengatakan sejauh ini belum ada pengaruhnya. Penerapan PPN 12%, lanjutnya, hanya pada barang tertentu yang dampaknya lebih pada produsen dan konsumen pengguna barang tersebut.
Menurut Agoes, pengenaan PPN sebesar itu dianggap tidak ada masalah dan wajar. Sebab, manfaat pajak akan kembali ke masyarakat dengan catatan pengelolaannya transparan.
"Sejauh ini belum berdampak pada sektor usaha perhotelan dan restoran," ujarnya. (BN/J-3)
LEMBAGA Kaukus Muda Nusantara (LKMN) Tasikmalaya menyoroti penambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang rencananya akan diberlakukan pada 1 Januari 2025.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengutarakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 12% tersebut sudah diatur oleh Undang-undang negara.
PENGUSAHA tekstil di kawasan Pantura Jawa tengah, mengeluhkan berlakunya PPN 12 persen yang dinilai akan memberatkan seluruh mata rantai industri, terutama di sektor industri tekstil.
TARIF pajak pertambahan nilai (PPN) 12% per 1 Januari 2025 diyakini Direktur Utama Badan Otorita Borobudur (BOB), Agustin Peranginangin, tidak akan berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
KETUA Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun merespon sikap PDIP yang meminta kebijakan PPN 12 persen dibatalkan pemerintah.
Mahasiswa enggan meninggalkan lokasi lantaran aspirasinya belum diterima oleh perwakilan pemerintah. Puluhan mahasiswa pun kekeh untuk tetap berunjuk rasa.
POLISI memastikan tidak ada mahasiswa yang ditangkap seusai aksi menolak penerapan PPN 12 persen yang sempat ricuh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12) malam
KAI Daop 1 Jakarta mencatat sudah memberangkatkan sebanyak 588 ribu lebih penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2025 mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 .
PENGURUS organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved