Sunat Dana Insentif Pegawai, Mantan Bupati Sidoarjo Divonis 4,5 Tahun Penjara

MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara kepada terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atas kasus pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Senin (23/12). Prestasi Ahmad Muhdlor selama memimpin Kabupaten Sidoarjo menjadi pertimbangan hakim yang meringankan hukuman terdakwa.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani.

Mantan Bupati itu juga diharuskan membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan penjara.

Baca juga : Bupati Sidoarjo Ditahan, Gubernur Jatim Tunjuk Wabup Subandi Sebagai Pelaksana Tugas

Terdakwa juga harus membayar uang penganti sebesar Rp1,4 milliar. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan setelah satu bulan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh negara untuk menutupi uang penganti tersebut. Apabila masih kurang mencukupi, akan diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun 6 bulan.

Atas putusan itu, Ahmad Muhdlor melalui tim pengacaranya mengatakan pikir-pikir dulu. Demikian pula dengan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menyatakan pikir-pikir dulu.

Putusan 4 tahun 6 bulan majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, JPU KPK menuntut hukuman enam tahun empat bulan pada terdakwa.

Baca juga : Wabup Sidoarjo Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Usai Bupati Muhdlor Ditahan KPK

Sementara putusan membayar denda, nilainya sama dengan tuntutan yang diajukan JPU KPK, hanya subsidernya yang turun dari enam bulan menjadi tiga bulan.

Demikian pula dengan putusan membayar uang pengganti, nilanya sesuai dengan tuntutan JPU KPK. Hanya hukuman apabila tidak mampu membayar turun, dari tiga tahun menjadi satu tahun enam penjara.

Majelis hakim menilai terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melanggar pasal 12 Huruf E Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Baca juga : Sudah 3 Bupati Sidoarjo Terseret Korupsi, Ini Sosok dan Kasusnya

Hal yang meringankan hukuman di mata hakim, di antaranya Muhdlor belum pernah dihukum, bersikap sopan, menjadi tulang punggung keluarga, dan memiliki banyak prestasi saat memimpin Kabupaten Sidoarjo.

"Terdakwa telah berhasil membangun infrastruktur untuk Sidoarjo dan meningkatkan pendapatan daerah. Dari sebelumnya hanya Rp800 miliar-900 miliar, kini hingga Rp1,2 triliun," kata Hakim Ni Putu Sri Indayani.

Penasihat hukum terdakwa Ahmad Muhdlor, Mustofa Abidin, mengatakan pihaknya masih pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. Sejak awal pihaknya berkeyakinan JPU tidak bisa membuktikan kesalahan Muhdlor di persidangan.

Baca juga : Bupati Sidoarjo Kantongi Rp2,7 M dari Korupsi Dana Insentif ASN

"Namun, kami tetap menghormati putusan majelis hakim. Kami juga punya beberapa catatan, ada yang menurut kami tidak tepat, ada fakta persidangan yang berbeda dengan yang dibacakan majelis hakim. Kami masih pikir-pikir apakah melakukan upaya hukum (banding) selanjutnya atau tidak. Tapi Insya Allah kami punya materi untuk melakukan banding, kita masih diskusikan dengan terdakwa," kata Mustofa.

Dalam kasus itu, bersama mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubag Kepegawaian Umum BPPD Sidoarjo Siskawati, Ahmad Muhdlor didakwa kasus pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo senilai Rp8,5 miliar. Ari Suryono sudah divonis lima tahun penjara dan Siskawati divonis empat tahun.

Saat membacakan pleidoi di persidangan sebelumnya, Muhdlor membeberkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di akhir jabatannya sebagai bupati menunjukkan penilaian yang baik, bahkan melampaui target di tahun 2026. Nilai indeks infrastruktur pada 2023 mencapai 0,843 poin, jauh melampaui target RPJMD yang dicanangkan di tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 0,796 poin.

Demikian pula indeks kemiskinan tercatat 5,00 poin pada 2023, lebih baik dari target tahun 2026. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Sidoarjo mencapai 6,16%, melampaui target tahun 2026 yang hanya 5,53%. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2023 tercatat 81,88 poin, melebihi target 81,62 poin yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Muhdlor juga menegaskan bahwa selama kepemimpinannya hingga tahun 2023, pendapatan pajak daerah terus mengalami kenaikan signifikan.

"Di tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp929 miliar. Di tahun 2021, periode saya memimpin sebagai Bupati Sidoarjo, naik menjadi Rp1 triliun. Naik lagi di Tahun 2022, meningkat lagi menjadi Rp1,215 triliun, dan di tahun 2023 mencapai Rp1,3 triliun. Total kenaikan sejak 2020 hingga 2023 mencapai lebih dari 40%, setara dengan Rp373 miliar," kata Muhdlor dalam pleidoi. (HS/E-2)