Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Bupati Sidoarjo Subandi telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Sidoarjo menggantikan posisi Ahmad Muhdor Ali. Gus Muhdor, sapaan akrab Ahmad Muhdor Ali, sebelumnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pemotongan dana insentif.
Penunjukkan Subandi sebagai Plt ditandai dengan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan nomor SK 100.1.4.2/585/011.2/2024 tertanggal 7 Mei 2024 oleh Bobby Soemiarsono, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur.
"Berdasarkan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat di daerah antar provinsi, kami memberikan penugasan kepada Pak Wakil Bupati sebagai Bupati Sidoarjo," kata Bobby di Surabaya, kemarin.
Baca juga : Wabup Sidoarjo Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Usai Bupati Muhdlor Ditahan KPK
Penunjukkan Subandi sebagai Plt sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 3 dan Pasal 66 Ayat 1 Huruf C. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila seorang kepala daerah menjalani masa tahanan, maka tidak dapat menjalankan roda pemerintahan.
"Untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan sesuai dengan Pasal 66 Ayat 1 Huruf C, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Pak Wakil Bupati (Subandi) sebagai Plt Bupati yang fokus pada menjalankan roda pemerintahan," tambahnya.
Pj Sekdaprov Jatim menyatakan bahwa masa jabatan Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo akan berakhir pada saat pelantikan bupati baru yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Baca juga : Sudah 3 Bupati Sidoarjo Terseret Korupsi, Ini Sosok dan Kasusnya
"Ketetapan ini akan mengikuti hasil Pilkada pada 27 November nanti. Ketika bupati baru dilantik, masa jabatan Plt Bupati Subandi akan berakhir," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyatakan komitmennya untuk segera memulai bekerja dan melayani masyarakat Sidoarjo dengan baik.
"Walaupun demikian, kita juga prihatin dengan kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai ketua DPC PKB Sidoarjo, kita akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," ungkap Subandi.
"Hari ini, kami mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas sebagai Bupati Gus Muhdor. Kami prihatin dengan peristiwa-peristiwa di Sidoarjo, dan tentu kami akan menghormati proses hukum," tambahnya. (Z-10)
Putusan 4 tahun 6 bulan majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, JPU KPK menuntut hukuman enam tahun empat bulan pada terdakwa.
Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dituntut 6 tahun 4 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum KPK dalam kasus dugaan pungutan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo, Senin (9/12).
KPK menyebut operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo tidak sempurna. Akibatnya, pelaku dijerat bergantian layaknya pembangunan kasus.
WAKIL Bupati Sidoarjo Subandi akhirnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Sidoarjo menggantikan posisi Ahmad Muhdlor Ali, setelah sebelumnya Gus Muhdor ditahan KPK
KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tidak sempurna. Akibatnya, pelaku dijerat bergantian layaknya pembangunan kasus
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved