Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74% poin dalam kurun waktu 2020-2024.
Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40% atau 1.812.210 jiwa penduduk.
Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66% atau 268.645 jiwa penduduk.
Baca juga : Kabar Duka, Adik Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Meninggal Dunia
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan angka ini merupakan capaian membanggakan karena Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih baik dari penurunan nasional.
Penurunan kemiskinan ekstrem nasional dalam kurun waktu yang sama yaitu 2020-2024 sebanyak 3,07% poin, sehingga pada 2024 kemiskinan ekstrem nasional mencapai 0,83% dari sebelumnya 3,90% pada 2020.
"Alhamdulillah angka kemiskinan ekstrem di Jatim turun signifikan. Ini merupakan hasil akumulasi dan konsistensi kebijakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan baik selama 5 tahun ke belakang, yakni di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indah Parawansa dan Pak Emil Elistianto Dardak," katanya di Surabaya, Jumat (23/8).
Baca juga : Awal Ramadan, Daging Kambing di Pantura 120 Ribu per Kg
"Kami optimistis dengan terus melanjutkan program-program yang sudah berjalan selama 5 tahun ini, serta dengan kolaborasi bersama semua pihak kita bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih signifikan lagi ke depannya," lanjutnya.
Ia menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem ini merupakan yang tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Sebelumnya, ada DKI Jakarta di angka 0,35% poin dan Banten 0,62% poin.
Atas capaian ini, Pj Gubernur Adhy berterima kasih dan mengapresiasi semua elemen yang ikut terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menyukseskan berbagai program yang telah disusun sebelumnya.
Baca juga : Bupati Malang Larang Kerabat Korban Bencana Mudik
“Angka kemiskinan ekstrem yang turun signifikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” katanya.
"Beberapa upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mulai dari pemberian insentif fiskal, pengadaan pasar murah yang rutin, sampai penyediaan air bersih di desa-desa yang membutuhkan. Maka ini tidak cukup dikerjakan hanya di level Pemerintah Provinsi saja, tapi juga sampai ke level terbawah," imbuhnya.
Pj Gubernur Adhy menjelaskan, capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya.
Baca juga : Polda Jatim Bagi Tujuh Rayon Penyekatan
Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51% periode Maret-April 2024,” ungkapnya.
Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
“Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39% secara year on year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82% dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90% secara year on year,” tuturnya.
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
Meski begitu, Pj Gubernur Adhy menekankan capaian ini akan menjadi penyemangat untuk mewujudkan komitmen bersama. Pasalnya ditegaskan, pihaknya konsen untuk mencapai target zero kemiskinan ekstrem di Jatim hingga akhir 2024.
"PR kita masih banyak. Kami tidak akan berhenti sampai kemiskinan ekstrem di Jawa Timur angkanya nol. Semua orang harus sejahtera karena ini cita-cita bangsa yang sudah tercantum di UU 1945," pungkasnya. (RO/Z-1)
BUPATI dan Wali Kota di Jawa Timur (Jatim) diminta melakukan evaluasi jika telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat.
Promo ini menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan, yang tecermin dari tingginya jumlah penumpang di 3 stasiun utama
Mereka yang dilibatkan dalam apel ini meliptui TNI-Polri, Basarnas, Satpol PP, Dishub, Taman Nasional Tengger Semeru dan BPBD Kabupaten/Kota se Jatim.
SLAMET Raharjo Heri Nugroho atau akrab disapa Coach Heri membawa anak didiknya meraih medali emas dalam cabang menembak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.
Biro Adpim Jatim menjadi satu-satunya instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan di ajang prestisius IDEAS 2025.
Ia juga membahas terkait dengan sengketa pers yang terjadi. Deputi V berpesan kepada aparat penegak hukum yang menangani sengketa pers, untuk selalu menjunjung prinsip kehati-hatian.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Video bocah Gowa pungut snack pejabat usai HUT ke-80 RI viral. Fakta di baliknya ungkap ironi kemiskinan, dana publik terbuang, hingga reaksi Kapolres.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved