Headline

Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.

Fokus

Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.

Nilai Transaksi E-Blangkon Jateng Tembus Rp263,9 Miliar pada Semester Pertama 2024

 Gana Buana
06/8/2024 19:00
Nilai Transaksi E-Blangkon Jateng Tembus Rp263,9 Miliar pada Semester Pertama 2024
Nilai transaksi pengadaan barang dan jasa jawa tengah(Dok. Pemprov Jateng)

NILAI transaksi belanja barang dan jasa melalui katalog elektronik Belanja Langsung Toko Online (E-Blangkon) Jawa Tengah telah mencapai Rp263,9 miliar pada semester pertama 2024. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tergabung sebagai penyedia barang dan jasa di E-Blangkon.

"Aplikasi E-Blangkon ini tidak hanya untuk pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mendorong UMKM untuk meningkatkan inklusi keuangan," ujar Sumarno di sela-sela Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Business Matching di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa (6/8).

Baca juga : Generasi Muda Perlu Kawal Keterlibatan UMKK pada Proses Pengadaan

Sumarno berharap semakin banyak pelaku UMKM yang bergabung di E-Blangkon karena potensi belanja daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangat besar.

Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM di Jawa Tengah untuk berkembang lebih pesat.

Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah Yasip Khasani menambahkan bahwa saat ini ada sebanyak 502.693 produk yang ditampilkan di E-Blangkon, dengan penyedia terbanyak berasal dari kategori alat perlengkapan kantor dan jasa katering.

Baca juga : Kabupaten Jepara Libatkan UMKM pada Transformasi Digital Pengadaan Barang

Yasip juga menyebutkan bahwa realisasi komitmen produk dalam negeri (PDN) hingga awal Agustus 2024 tercatat sekitar 37%.

Sementara itu, realisasi komitmen usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) mencapai sekitar 44%, melebihi target nasional sebesar 40%.

"Berbagai inovasi telah dilakukan Pemprov Jateng, termasuk menjadi pelopor dalam konsolidasi beberapa paket pekerjaan yang sama untuk mendapatkan harga yang lebih efisien," kata Yasip.

Baca juga : Mengatasi Transaksi Palsu, Pelaku UMKM Boleh Coba

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Jateng bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi juga meluncurkan e-Katalog Versi 6.0.

Dengan peluncuran versi terbaru ini, Pemprov Jateng menjadi pilot project untuk Katalog Versi 6.0 bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, LKPP, serta Pemprov DKI Jakarta.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa e-Katalog Versi 6.0 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan versi sebelumnya.

Fitur-fitur tersebut memungkinkan pejabat pengadaan untuk memilih produk, melakukan transaksi, hingga pengiriman barang dalam satu sistem.

Selain itu, terdapat fitur e-audit yang memungkinkan para Inspektur untuk melakukan supervisi guna mencegah terjadinya pelanggaran. #MIA (RO/Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya